Ombudsman: Enam Lembaga Masuk Zona Merah Pelayanan Publik

KBR68H, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia melakukan penelitian kepatuhan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik terhadap 36 lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik langsung kepada masyarakat

NASIONAL

Senin, 20 Jan 2014 17:05 WIB

Author

Doddy Rosadi

Ombudsman: Enam Lembaga Masuk Zona Merah Pelayanan Publik

ombudsman, lembaga, pelayanan publik, zona merah

KBR68H, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia melakukan penelitian kepatuhan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik terhadap 36 lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik langsung kepada masyarakat. Penelitian yang berlangsung di pengujung 2013 tersebut serupa dengan survei terhadap 18 kementerian beberapa waktu lalu.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Danang Girindrawardana, menyatakan, salah satu temuan menunjukkan, sebanyak 60,5 persen lembaga tidak memajang janji layanan atau maklumat pelayanan. Sementara 39,5 persennya memasangnya secara elektronik atau manual.

"Maklumat pelayanan itu wajib dipajang sebagaimana ketentuan undang-undang untuk menjamin kepastian pelayanan bagi publik," terang Danang, Senin (20/1) dalam keterangan pers yang diterima KBR68H.

Terkait standar waktu pelayanan, Danang menuturkan, sebanyak 44,7 persen lembaga tidak memajang standar waktu pelayanan. Sedangkan 55,3 persen memasangnya di media elektronik maupun manual.

Ombudsman Bidang Pencegahan, Muhammad Khoirul Anwar, menjelaskan, sebanyak 57,9 persen lembaga belum memasang informasi biaya. Sementara 42,1 persennya sudah memasang di ruang unit pelayanan publik.

Lebih lanjut, Khoirul menyebutkan, ada 10 lembaga yang masuk zona hijau kepatuhan dan 20 lembaga masuk zona kuning. Untuk zona merah, jelas Khoirul, ada enam lembaga yang berada pada zona itu.

"Paparan lengkapnya akan disampaikan kepada publik besok, Selasa (21/2)," ungkap Khoirul.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Jokowi Perintah Menkes Segera Tetapkan Kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar