Menteri Hatta: Tak Ada Alokasi Dana Lagi untuk RS dan Puskesmas

KBR68H, Jakarta - Pemerintah menyatakan dana APBN tidak cukup untuk menambah anggaran bagi rumah sakit dan puskesmas pasca diterapkannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

NASIONAL

Rabu, 08 Jan 2014 13:32 WIB

Author

Abu Pane

Menteri Hatta: Tak Ada Alokasi Dana Lagi untuk RS dan Puskesmas

hatta radjasa, rumah sakit, puskesmas

KBR68H, Jakarta - Pemerintah menyatakan dana APBN tidak cukup untuk menambah anggaran bagi rumah sakit dan puskesmas pasca diterapkannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah menyadari puskesmas dan rumah sakit butuh tambahan anggaran untuk meningkatkan pelayanan melalui BPJS Kesehatan. Namun kucuran tambahan dana tersebut nantinya tidak diberikan sekaligus.

"Tentu memerlukan tambahan (Biaya). Walau pun demikian kemampuan APBN kita tidak bisa serta merta sekaligus seperti itu. Karena sekitar Rp 8 trilliun untuk suplay (Biaya) itu kan sebagian untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, fasilitas kesehatan, menambah tempat tidur kelas III. Tapi juga menggaji, meningkatkan insentif dari para perawat, dokter dan sebagainya. Ini yang saya pikir perlu dibicarakan," ujar Hatta di Jakarta, Rabu (8/1).

Sebelumnya sejumlah dokter di Indonesia mengklaim pendapatan mereka berkurang pasca diberlakukannya BPJS Kesehatan. Dokter Puskemas di Tangerang,  Rini Dian Anggaraini misalnya mengatakan BPJS Kesehatan hanya menguntungkan PT Askes sebagai penyelenggara. Sebab saat ini ia hanya menerima Rp 3.000 per pasien.

Editor: Doddy Rosadi

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Menyoal Kebijakan Pemerintah Tangani Konflik Papua

Para Pencari Harta Karun

Kabar Baru Jam 8

KPK Berada di Titik Nadir?