Kemen ESDM: Tak Benar Negara Untungkan Freeport dan Newmont

"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah tudingan bahwa negara hanya berpihak pada perusahaan tambang besar seperti PT Freeport dan PT Newmont dalam penerapan aturan pembatasan minimal konsentrat untuk ekspor hasil tambang."

KBR68H, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah tudingan bahwa negara hanya berpihak pada perusahaan tambang besar seperti PT Freeport dan PT Newmont dalam penerapan aturan pembatasan minimal konsentrat untuk ekspor hasil tambang. 

Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM R. Sukhyar mengatakan, penerapan angka minimal seperti 15 persen konsentrat tembaga tersebut justru untuk membantu perusahaan tambang kecil agar bisa mencapai ambang batas nilai konsentrat. Sehinga perusahaan tambang kecil juga bisa tetap melakukan ekspor.

"Freeport selama ini 25 persen dan tidak mungkin menurunkan di bawah 25 persen karena apa? kalau dia menurunkan manakala akan dimurnikan menjadi tembaga dan perusahaan yang memurnikan itu lain, mereka akan kena pinalti. Jadi gak mungkin Freeport menurunkan. (Nah bagaimana dengan UP kecil?) Mereka tidak bisa mencapai 25 persen, mereka hanya bisa tadinya 10 persen. Oleh sebab itu kita ambil angka 15 persen supaya perusahaan kecil bisa mengolah sampai setingkat itu," jelas Sukhyar dalam Program Sarapan Pagi KBR68H.

Presiden SBY telah menandatangani Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran Undang-undang tentang Mineral dan Batu bara. Peraturan pemerintah itu memuat batasan minimal konsentrat bahan mineral yang boleh diekspor sebesar 15 persen. Namun nilai minimal itu dianggap hanya menguntungkan dua perusahaan tambang raksasa Freeport dan Newmont. Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Mamit Setiawan menyebutkan dua perusahaan tersebut sudah mengolah mineral di atas ambang batas tersebut.

Editor: Antonius Eko 

• minerba
• freeport
• newmont