KBR68H, Jakarta - Laporan masyarakat yang diterima Ombudsman RI terkait dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) menurun 40 persen dibandingkan tahun lalu.
Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso mengatakan, laporan yang masuk pada tahun ini mencapai hampir 200. Sedangkan tahun lalu sebanyak 295 laporan. Kata dia, laporan yang paling banyak diadukan adalah penyimpangan prosedur sebanyak 27 persen dan tidak transparannya proses seleksi sebanyak 19 persen.
"Artinya dari sisi jumlah itu turun dari 295 menjadi 199. Nah, itu terbagi menjadi kategori umum 72,9 persen, 26,1 persen honorer K2, kemudian 1 persen honorer K1," ujar Budi.
Budi Santoso menambahkan, pelaksanaan seleksi CPNS pada 2013 secara umum lebih baik. Namun, masih harus disempurnakan. Di antaranya adalah, pelaksanaan CPNS 2013 belum memberikan akses khusus bagi peserta berkebutuhan khusus (difable).
Editor: Antonius Eko
Jokowi menyebut mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah kesalahan besar
Di sektor perdagangan, pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara pengekspor produk halal terbesar di dunia
Siti divonis empat tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan alat kesehatan
Sri Mulyani menyebut Indonesia pernah mengadapi berbagai krisis dan berhasil melewatinya
"Nah ini harus dibantu, ibaratnya ada mereka yang nggak dapet bansos subsidi gaji, nggak dapet juga kenaikan upah. Ya jadi rugi dua kali."
KPK diminta menggunakan Perpres itu untuk memulai supervisi perkara Djoko Tjandra
"Sepuluh minggu bukanlah waktu yang sebentar. Untuk itu kepada bupati dan walikota ini dibantu gubernurnya, diminta bisa memperbaiki kondisi di wilayahnya."
"Dari plafon dana sekian di gelombang kesatu ini kendalanya apa saja? Siapa yang sudah diberikan? Itu transparansinya masih normatif saja."
Hiendra Soenjoto sudah buron sejak 11 Februari 2020
Pemerintah juga menyiapkan tenaga kesehatan dan vaksinator
Pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan program mandatori biodiesel
Setiap puskesmas membutuhkan lima tenaga kesehatan. Tiga di antaranya adalah aparatur sipil negara (ASN) dan dua sisanya diisi oleh relawan yang nantinya bertugas melakukan tracing.
Sertifikasi ini telah didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada 15 Oktober lalu.
Penyelesaian di luar pengadilan atau diversi sesuai dengan sistem peradilan anak
Jumlah biawak komodo pada 2018 sebanyak 2.897 ekor dan pada tahun 2019 bertambah menjadi 3.022. Konsentrasi populasinya berada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca.
Prosedur penerbitan izin darurat mengacu pada WHO
Penularan Covid-19 terkait erat dengan mobilitas warga
Pada tahun 2018 produk halal dunia mencapai 2,2 Triliun USD dan akan berkembang terus menjadi 3,2 Triliun USD pada tahun 2024.
Pengalaman libur panjang sebelumnya terbukti berdampak pada peningkatan kasus positif Covid-19 di tingkat nasional serta daerah.
Total kapasitas produksi vaksin dalam negeri bisa bertambah 1 miliar dosis per tahun
