KBR68H, Jakarta - Laporan masyarakat yang diterima Ombudsman RI terkait dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) menurun 40 persen dibandingkan tahun lalu.
Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso mengatakan, laporan yang masuk pada tahun ini mencapai hampir 200. Sedangkan tahun lalu sebanyak 295 laporan. Kata dia, laporan yang paling banyak diadukan adalah penyimpangan prosedur sebanyak 27 persen dan tidak transparannya proses seleksi sebanyak 19 persen.
"Artinya dari sisi jumlah itu turun dari 295 menjadi 199. Nah, itu terbagi menjadi kategori umum 72,9 persen, 26,1 persen honorer K2, kemudian 1 persen honorer K1," ujar Budi.
Budi Santoso menambahkan, pelaksanaan seleksi CPNS pada 2013 secara umum lebih baik. Namun, masih harus disempurnakan. Di antaranya adalah, pelaksanaan CPNS 2013 belum memberikan akses khusus bagi peserta berkebutuhan khusus (difable).
Editor: Antonius Eko
"Yang dikhawatirkan adalah terjadi pelanggaran HAM, penanganannya yang tidak profesional. Sebagai contoh beberapa bulan terakhir kasus penyalahgunaan senjata api di Papua sangat tinggi...,"
Sayangnya, tokoh dari kelompok pro-Papua Merdeka tidak masuk daftar undangan.
"Itu bukti bahwa pemerintah sengaja menutup-nutupi dan ketakutan kalau apa yang terjadi di Papua itu akan merugikan pemerintah."
"Kami sudah muak dengan pendekatan militer. Kami hidup sederhana. Kami ingin hidup layak dengan alam kami. Kami ingin merdeka."
"Justru kalau pemerintah memblokir jaringan internet di Papua ini malah menambah persoalan. Istilahnya orang Papua merasa didiskriminasi untuk pemerataan jaringan internet."
"Seringkali kasus yang dihadapi oleh teman-teman dari Papua ini faktanya dikaburkan. Siapa korban, siapa pelaku, dibolak-balik."
Partai-partai belum satu suara
"Satu satunya landasan hukum (pemutusan layanan komunikasi) hanya kalau negara dinyatakan dalam keadaan darurat. Kan presiden tidak pernah mengatakan itu dalam keadan darurat."
Wakil Ketua MPR menilai anggaran mobil baru itu mestinya bisa dipakai untuk beasiswa anak unggulan, atau membangun sekolah yang hancur akibat gempa.
"Usir orang Papua pulang ke tanah airnya, maka NKRI harus keluar dari Tanah Papua sebagai jalan paling demokratis."
"Sulitnya jurnalis untuk menginformasikan fakta di lapangan, dan ekspresi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya atas situasi yang ada.”
Remoivi menekankan KPI sering gagal memahami kewenangannya yang diatur dalam regulasi pemerintah
Menurut Ketua DPW PSI DKI Jakarta, anggaran itu harusnya dipakai untuk hal penting, seperti membayar staf ahli, atau membuka posko pengaduan masyarakat.
RUU PSDN memuat ketentuan soal pembentukan unsur Warga Negara menjadi "Komponen Cadangan".
"Saya juga menyesalkan masih adanya sikap diskriminatif dan rasis yang terjadi di Surabaya, dan saya minta ini yang terakhir."
"Kalau misalnya pelayanan publiknya banyak di Jakarta, ya tetap di Jakarta, dong."
"Semua akan kita periksa secara transparan dan hasilnya akan kita sampaikan."
"Isu yang berkembang selama ini kan adalah permintaan dari pihak pengusaha, asosiasi pengusaha, tentang pengurangan pesangon, dan mogok (kerja) agar ada hukuman pidananya."
"Dana Otsus telah habis dalam proses perjalanan dari pemerintah pusat hingga daerah, sehingga hanya meninggalkan sedikit uang untuk rakyat."
"Bahkan kebebasan berekspresi dan berpendapat mahasiswa Papua pun dibatasi,"