KBR68H, Jakarta - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menggugat Undang Undang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tentang pungutan yang diberlakukan secara sepihak oleh pemerintah.
Kuasa Hukum APJII, Prananda Pambudy mengatakan, sedikitnya ada 23 Peraturan Pemerintah yang menetapkan pungutan secara sepihak. Ia mencontohkan pungutan PNBP yang dikenakan pada perusahaan telekomunikasi pada akhirnya akan membebani masyarakat.
"Di Pasal 2 dan 3 itu, mengatur boleh ditambah jenis yang belum diatur di dalam dalam UU PNBP ini, di dalam peraturan pemerintah. Artinya boleh pemerintah menambah jenis PNBP-nya di luar yang sudah ditetapkan. Jadi itu wewenang pemerintah. Tetapi menurut Pasal 23 itu bilang, bahwa pajak atau pungutan lain yang bersifat memaksa itu diatur dengan undang undang," kata Prananda kepada KBR68H.
Prananda Pambudy menambahkan, pasal-pasal di Undang-Undang PNBP ini inkonstitusional. Kata dia, undang-undang PNBP yang disahkan sejak 1997 ini perlu banyak direvisi, karena satu pasal dengan lainnya bertentangan. APJII akan mengajukan gugatan tersebut Jumat mendatang ke Mahkamah Konstitusi.
Editor: Anto Sidharta
Digugat, Undang Undang Pendapatan Negara Bukan Pajak
Asosiasi Penyelenggara Jasa Indonesia (APJI) menggugat Undang Undang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tentang pungutan yang diberlakukan secara sepihak oleh pemerintah.
Selasa, 14 Jan 2014 21:35 WIB
Digugat, Undang Undang, PNBP
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Selama Libur Lebaran Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Harus Ditutup
“Saya meminta kepada pengelola lokasi pariwisata di zona kuning dan hijau untuk berkoordinasi dengan Satgas di daerah untuk memastikan penerapan protokol kesehatan oleh pengunjung."Vaksin Gotong Royong Kadin Tegaskan 100 Persen Biaya Ditanggung Perusahaan
Kalangan buruh menyatakan jika biaya vaksin tidak ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan, atau perusahaan hanya menanggung sebagian, maka buruh bakal menolak vaksin gotong royong.Klaster Tarawih Meningkat Waspada Klaster Idulfitri
"Untuk daerah-daerah dengan kecepatan angin di bawah 50 Mph, itu sebaiknya ada kipas angin. Sirkulasi udara penting untuk mengurangi potensi penularan."75 Pegawai KPK Dinonaktifkan Novel Baswedan Sewenang-wenang
"Ini yang menurut saya nampak sekali dalam surat itu ada kesewenang-wenangan ya ada tindakan-tindakan berlebihan melebihi kewenangannya itu,"Epidemiolog Vaksinasi Gotong Royong Jangan Ganggu Vaksinasi Nasional
"Harus dipastikan ketersediaan vaksin untuk program prioritas, bahwa program sasaran prioritas tidak ada masalah. Karena itu yang harusnya diutamakan"Hilal Belum Terlihat Pemerintah Tetapkan 1 Syawal Kamis 13 Mei 2021
"Dari 88 tempat itu tidak ada yang melaporkan melihat hilal, oleh karena itu berdasarkan posisi hilal minus dan secara rukyat hilal tidak terlihat maka penetapan 1 syawal di istikmalkan,"Quraish Shihab Pahalanya Sama Salat Idulfitri di Rumah Saat Pandemi
Dengan tidak perginya kita ke masjid atau lapangan karena pandemi, salat kita di rumah, sama sekali tidak mengurangi ganjaran yang dijanjikan Allah.Salat Idulfitri di Jakarta dan Sekitarnya Dianjurkan di Rumah Masing-Masing
Ini untuk menghindari potensi penularan lintas wilayah dan semua dianjurkan berada di lokasi yang sama.Polri Akan Sanksi Anggota Jika Penyekatan Mudik Tidak 24 Jam
Jika pos penyekatan tak beroperasi 24 jam, Polri akan memberi sanksi terhadap petugas di lapangan yang berjaga.COVID-19 Masih Tinggi PP Muhammadiyah Tidak Anjurkan Takbir Keliling
"Takbir boleh dilakukan di masjid atau musala selama tidak ada jemaah terindikasi positif Covid-19 dengan pembatasan jumlah orang dan menerapkan protokol kesehatan yang berdisiplin tinggi."Atasi Lonjakan Kasus PERSI Minta RS Daerah Tambah Tempat Tidur dan ICU
"Yang tadinya kan kita sempat waktu covidnya turun kita konversi menjadi untuk tempat tidur noncovid kan. Nah sekarang untuk yang noncovid itu kita sudah mesti menyiapkan,"PP Muhammadiyah Idulfitri Jatuh pada Kamis 13 Mei 2021
Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Oman Fathurrahman menjelaskan, penentuan tanggal 1 Syawal didasarkan pada perhitungan hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal.OTT KPK Bupati Nganjuk Ditangkap
"Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara Bareskrim Polri dengan KPK," kata Ali Fikri.Masyarakat Nekat Mudik Lansia Bisa Terinfeksi Covid-19
“Karena kita sudah pernah mencapai angka kasus di atas 10 ribu, di akhir tahun 2020 kemudian awal tahun 2021. Pada kondisi itu kan libur panjang..."Kontradiktif Lulusan Terbaik Seleksi Jabatan KPK Tapi Tidak Lolos TWK
"Kita berjumlah 75 orang dan sudah senior. Saya sudah 16 tahun di KPK, Pak Novel sudah 18 tahun, banyak juga yang pengabdian di atas 10 tahun. Ini orang-orang yang pemahamannya tidak diragukan."Amnesty TWK Pegawai KPK Tak Sejalan dengan Perspektif Demokrasi
"rencana memberhentikan 75 pegawai KPK hanya karena hasil tes wawasan kebangsaan itu, jelas merupakan pelemahan KPK" INDEF THR Tak Signifikan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
"Padahal makin merata spending konsumsi kita, terutama di lebaran. Maka efek ungkitnya akan makin gede," Kasus Dugaan Suap Penyidik KPK Periksa Wakil Ketua DPR
Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka penyidik KPK asal kepolisian, Stepanus Robin Pattuju.Ekonom Sebut Ancaman Pembekuan Anggaran Daerah Tak Efektif Mengapa
Padahal, belanja daerah diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Masyarakat Keluhkan Sulitnya Mengakses RUU KUHP
Perlu ada tahapan partisipasi masyarakat, dengan cara memberi kesempatan publik mengakses naskah RUU KUHP.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Jurus Investasi Reksadana Antitekor
Kiat Asyik Tegakkan Prokes saat Rayakan Hari Raya
Kabar Baru Jam 7
Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 Klaster Idulfitri
