Peternak Itik Masih Bingung soal Penanganan Flu Burung

Penyebaran virus flu burung pada itik sudah hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Bingga kini, 69 kabupaten dan 12 provinsi menjadi daerah penyebaran flu burung. Kasus terbanyak masih dijumpai di kawasan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

NASIONAL

Kamis, 17 Jan 2013 16:17 WIB

Author

Evelyn Falanta

Peternak Itik Masih Bingung soal Penanganan Flu Burung

Peternak Itik, Flu Burung

KBR68H, Jakarta – Penyebaran virus flu burung pada itik sudah hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Bingga kini, 69 kabupaten dan 12 provinsi menjadi daerah penyebaran flu burung. Kasus terbanyak masih dijumpai di kawasan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Pemerintah mencatat sejak Oktober tahun lalu hingga awal Januari tahun ini sudah 242 ribu ekor itik mati karena virus flu burung varian baru. Berdasarkan data Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (HIMPULI), hingga minggu lalu terkumpul 440.000 ekor itik yang mati.

Upaya Pemerintah

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan mengklaim telah

menyalurkan vaksin H5N1 jenis lama untuk membasmi penyebaran virus flu burung pada varian baru ini.

Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Kesehatan, Pujiatmoko mengatakan pemerintah pusat telah memberikan surat edaran kepada Dinas Peternakan setiap daerah di Indonesia  untuk mengawasi lokasi tempat tinggal masyarakat yang memiliki unggas. Kata dia, ada petugas yang mengontrol setiap daerah sentra produksi unggas seperti itik ataupun ayam.

“Upaya lainnya, kami juga sudah menghimbau kepada petugas kami dilapangan agar segera medeteksi daerah yang sudah terjangkit virus flu burung. Kami juga sudah lakukan penyemprotan, serta memusnahkan paksa itik yang sehat sebagai upaya pencegahan,” jelas Pujiatmoko.

Keluhan Peternak


Walau pemerintah menyatakan telah menyebarkan vaksin, namun hingga kini banyak peternak itik yang belum mendapatkan vaksin tersebut. Ketua Umum  Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (HIMPULI), Ade Zulkarnaen mengatakan, diantara mereka yang sudah mencapat vaksin pun masih ragu memberikan vaksin itu untuk ternak mereka.

“Tapi disisi lain, ada juga peternak yang tidak mau memberikan vaksin lama itu kepada itiknya karena ragu tidak cocok,” ujar Ade.

Ade Zulkarnaen menambahkan, ada juga peternak itik yang sudah memberikan vaksin tersebut tapi mencari sendiri karena belum menerima pembagian vaksin dari pemerintah. Pasalnya, para peternak mengaku dari pengalaman tahun 2008, vaksin H5N1 itu tidak mempan terhadap ayam kampung.

“Jadinya, beberapa peternak itik di daerah juga takut. Bukan cuma itu, sosialisasi juga belum ada. Anggota kami beru mendapatkan himbauan saja agar peternak menjaga biosekuritinya,” jelas Ade.

Klaim Ganti Rugi untuk Peternak

Selain melalui vaksi, penanganan flu burung juga dilakukan dengan cara deppopulation atau memusnahkan paksa dengan membakar unggas para peternak. Namun, para peternak pun meminta adanya ganti rugi terhadap unggas mereka yang mati dibakar.

Menurut Ade Zulkarnaen, saat ini total kerugian para peternak itik di seluruh wilayah Indonesia sudah mencapai Rp 135 miliar, di luar dari lost produksi telur itik.

Sementara pemerintah mengklaim tengah memberikan dana kompensasi biaya ganti rugi pemusnahan itik kepada para peternak.

“Kami sudah siapkan dan Rp 215 miliar untuk para peternak, tapi uang itu bukan hanya untuk mengganti rugi para peternak,” kata Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Kesehatan, Pujiatmoko.

Ia menjelaskan dana yang disiapkan sebesar itu untuk delapan macam program, diantarannya, pembagian vaksin, pembayaran ganti rugi ke peternak karena mematikan unggasnya secara paksa, pengembangan fasilitas peternak, restrukturisasi perunggasan, dan lain-lainnya.

Meski berbagai upaya dilakukan pemerintah, namun para peternak unggas mendesak agar ada kompensasi berupa bantuan modal bagi para peternak lokal. Menurut Pujiatmoko, dana deppopulasi itu juga hanya diberikan bagi peternak yang ternaknya sehat tapi terpaksa dimatikan. Sementara, bagi peternak yang ternaknya dimatikan karena telah terjangkit virus tidak mendapatkan biaya ganti rugi dari pemerintah.

Namun, menurut Ketua Himpuli,Ade Zulkarnaen, dana yang disediakan pemerintah itu sangat minim untuk mengatasi berbagai masalah perunggasan di Indonesia.

“Kalau kami mengusulkan kepada pemerintah agar menggunakan dana dari direktorat budidaya ternak pedesaan yang anggarannya Rp 150 juta per kelompok,”  ujar Ade.

Kata dia, saat ini peternak hanya membutuhkan bantuan modal agar bisa memulai usahanya kembali pasca pemusnahan paksa ternaknya. Sementara, pemerintah kini tengah melakukan upaya pencegahan penyebaran virus flu burung dengan membagikan vaksin baru yang rencananya akan dibagikan pada awal Maret ke para peternak.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Mr. Spock dan Homer Simpson: Dinamika Perilaku di Masa Pandemi

Kabar Baru Jam 7

Belenggu Korban Pelecehan Seksual

Kabar Baru Jam 8

Longgar Bikin Lengah?