MAPPI: Penetapan Hakim Agung Terlalu Dipaksakan

KBR68H, Jakarta - Penetapan hakim agung dalam proses seleksi di DPR terkesan dipaksakan.

NASIONAL

Jumat, 25 Jan 2013 08:01 WIB

Author

Rony Rahmata

MAPPI: Penetapan Hakim Agung Terlalu Dipaksakan

hakim agung, MAPPI

KBR68H, Jakarta - Penetapan hakim agung dalam proses seleksi di DPR terkesan dipaksakan. Sekretaris Jenderal Masyarakat Peduli Peradilan Indonesia (MAPPI) Choky Ramadhan beralasan sejumlah hakim bermasalah lolos sebagai calon hakim agung. Dia mencontohkan seorang hakim yang pernah dihukum lantaran terlibat masalah dalam sidang terkait pengadaan kapal. Sanksi yang diterima berupa penurunan pangkat dan penundaan kenaikan gaji selama setahun.

"Kalau kita dari kemarin menuntut tidak memaksakan delapan. Jadi kalau dibilang puas, ya tidak puas, karena ada beberapa nama yang dipaksakan, misalnya Desna Yeti, Burhan Dahlan. Sebenarnya itu tidak perlu. Sebenarnya DPR sudah berdebat soal delapan atau tidak. Tapi rapat pleno memutuskan jadi delapan."kata Choky

Sementara Komisi Hukum DPR mengaku kecolongan meloloskan Desnayeti sebagai hakim agung. Anggota Komisi Hukum DPR Eva Kusuma Sundari menyalahkan Komisi Yudisial atas kondisi ini. Pasalnya, Komisi Yudisial tidak memberi informasi yang lengkap terkait hal itu pada proses seleksi di DPR. Informasi terkait pelanggaran tersebut baru diketahui anggota Komisi Hukum DPR sesaat sebelum pemilihan hakim agung.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Sejumlah Kendala Vaksinasi Lansia

Kabar Baru Jam 8

Perkara Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Kabar Baru Jam 10