Tahun Depan, Investasi di Daerah Wajib Gandeng Pengusaha Lokal

""Karena kalau tidak yang kaya, lo lagi lo lagi. Kita pengen pemerataan pembangunan. Kita pengen orang daerah menjadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh orang daerah jadi penonton di balik kekayaan""

KBR, Jakarta- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, pada tahun depan setiap investasi berskala besar yang masuk ke daerah diwajibkan bekerja sama dengan pengusaha lokal atau pelaku usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia menyebut, kerja sama itu diperlukan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di daerah.

"Perintah Bapak Presiden, jangan hanya mengurus investasi yang besar-besar, asing, konglomerat, tapi juga urus UMKM. Itu perintah Bapak Presiden. Karena itu,   setiap investasi yang masuk ke daerah wajib hukumnya untuk bekerja sama dengan pengusaha daerah dan UMKM daerah. Bukan lagi bekerja sama dengan pengusaha yang ada di Jakarta terus," ujarnya daring, Rabu (22/12/2021).

Baca Juga:

• Subsidi di Sektor Energi 2021 Tembus Rp102,5 Triliun
  
• BI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2022 Naik Hingga 5,5%
  

Dia mencontohkan, saat pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, BKPM menginstruksikan PT Freeport Indonesia menggandeng kontraktor lokal untuk pembangunan proyek tersebut. Tujuannya, agar pengusaha daerah dapat 'menikmati kue' dari investasi yang berjalan.

"Contoh di Gresik, ada pembangunan smelter Freeport. Kemarin Ibu Gubernur sudah ngomong sama saya dan Pak Heri, sama Dirut Freeport. Kami membuat kebijakan, untuk kontraktor lokalnya harus memakai pengusaha Gresik yang ada di Surabaya. Nggak boleh lagi pengusaha Jawa Timur yang dari Jakarta. Karena kalau tidak yang kaya, lo lagi lo lagi. Kita pengen pemerataan pembangunan. Kita pengen orang daerah menjadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh orang daerah menjadi penonton di balik kekayaannya sendiri," paparnya.

Bahlil mengungkapkan, hingga kini sektor UMKM memiliki sumbangsih yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yakni mencapai 60 persen. Bahkan, UMKM bertindak sebagai tulang punggung ekonomi negara dan benteng ekonomi saat dilanda krisis saat masa reformasi dan pandemi Covid-19.

"Tahun 1998 terjadi krisis ekonomi, pada waktu itu defisit 13 persen, inflasi kita 88 persen, cadangan devisa kita US$17 miliar. Saat itu saya masih mahasiswa. Hampir semua pengusaha besar, mempailitkan diri atau melarikan diri. Makanya banyak kredit macet. Tetapi yang menjadi benteng pertahanan ekonomi pada waktu itu adalah UMKM, survive mereka, dan NPL-nya di bawah 2 persen. Dan sekarang terjadi lagi ketika pandemi Covid-19," katanya.

Editor: Rony SItanggang

• investasi
• pengusaha lokal
• UMKM
• BKPM
• investor asing
• PT Freeport Indonesia