ADVERTORIAL

Gerakan Satu Desa Satu Puskesos untuk Tingkatkan Kesejahteran Desa

Puskesos (Pusat Kesejaheraan Sosial), layanan rujukan satu pintu (terintegrasi) di tingkat desa, yang merupakan ‘miniatur’ Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang berada di tingkat kab/kota

KABAR BISNIS

Jumat, 13 Des 2019 17:22 WIB

Gerakan Satu Desa Satu Puskesos untuk Tingkatkan Kesejahteran Desa

Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan keprihatinanya terkait tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan dibandingkan tingkat kemiskinan nasional. “Tingkat kemiskinan di desa masih sekitar 13%, bandingkan dengan kemiskinan tingkat nasional yang mencapai rata-rata 9,41%. Dengan berbagai program, pemerintah berkomitmen penuh agar desa semakin sejahtera. Bahkan, Bapak Presiden ingin desa jadi penggerak ekonomi,” kata Mensos dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional II DPP PAPDESI, di Surakarta, Kamis (12/12/2019).

Dalam kesempatan itu, Mensos sekaligus melakukan pencanangan “Gerakan Satu Desa Satu Puskesos”. Puskesos atau Pusat Kesejaheraan Sosial adalah layanan rujukan satu pintu (terintegrasi) di tingkat desa, yang merupakan ‘miniatur’ Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang berada di tingkat kabupaten/kota.

Melalui Puskesos, Kementerian Sosial sendiri terus mendorong Pemerintah Daerah hingga ke Pemerintah Desa untuk melakukan inovasi terkait pelayanan publik, termasuk dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. “Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial tidak hanya harus tepat sasaran, cepat, responsif namun juga sebaiknya terintegrasi,” kata Mensos di hadapan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI).

Namun sejauh ini anggaran Kementerian Sosial dalam membangun Puskesos sangat terbatas, sejalan dengan fokus program pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Saat ini anggaran Kemensos baru cukup untuk pembangunan dua Puskesos untuk satu kabupaten/kota,” kata Mensos. Dengan keterbatasan anggaran Kemensos, untuk pendirian Puskesos, akan diprioritaskan untuk desa dengan kategori desa maju mandiri lebih dulu.

Namun demikian, Mensos tetap berharap PAPDESI bisa meningkatkan kualitas tata kelola dana desa. Seperti menyiapan data desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (ABPDes). Mensos mempertanyakan data desa dan ABPDes kepada pengurus PAPDESI, namun tidak bisa dijawab memuaskan. “Mulai hari ini tolong APBDes-nya diselesaikan, dan lakukan pendataan anggota PAPDESI,” kata Mensos.

Selain bertemu dengan pengurus PAPDESI, Mensos juga meninjau kesiapan E-Warong di Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kemudian, malam harinya, Mensos dan rombongan menghadiri acara Peningkatan Kapasitas Pendamping Bantuan Sosial Pangan, Kota Surabaya.

Hadir mendampingi Mensos antara lain, Dirjen Pemberdayaan Sosial Pepen Nazaruddin, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung, Staf Ahli Menteri Bidang Dinamika Sosial Asep Sasa Purnama, sejumlah pejabat Eselon II, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Sosial.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - KABAR BISNIS

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Strategi Pembiayaan Lingkungan Hidup

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17