[Advertorial] BPJS Kesehatan Defisit, Kemenkes Jamin Masyarakat Tetap Dapat Pelayanan

Menkes berharap meskipun BPJS Kesehatan mengalami defisit, hak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan harus sama.

KABAR BISNIS , KABAR BISNIS

Kamis, 13 Des 2018 15:09 WIB

Author

Paul M Nuh

[Advertorial] BPJS Kesehatan Defisit, Kemenkes Jamin Masyarakat Tetap Dapat Pelayanan

KBR, Jakarta- “Kesehatan sangat kompleks, terkait perilaku masyarakat, terkait budaya, kita harus memperbaikinya dengan sistem. Bagaimana sistem ini kita buat agar bisa mengoptimalkan apa yang harus diperbuat agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan atau sadar akan kesehatan,” kata Menteri Kesehatan Nila Moeloek pada rapat kerja terkait penanggulangan defisit BPJS Kesehatan di Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Nila Moelok mengatakan itu, menyusul defisitnya BPJS Kesehatan yang bertanggungjawab membantu kesehatan masyarakat.

Untuk menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, Kemenkes mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Bidang Kesehatan tahun 2018 sehingga pemerintah daerah dapat membangun Puskesmas di daerah tertinggal dan perbatasan.

Akreditasi Puskesmas secara kumulatif dari tahun 2015 hingga 2018 sebanyak 4.769 Puskesmas dari total 9.825 Puskesmas telah terakreditasi. Sementara akreditasi rumah sakit telah mencapai 1.606 rumah sakit dari total 2.776 rumah sakit yang ada.

“Kemenkes juga telah membangun RS vertikal di Indonesia wilayah timur yaitu Ambon, Kupang, dan Wamena serta pembangunan RS pratama yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Nila.

Selain pembangunan fisik, Kemenkes juga mendekatkan akses pelayanan kesehatan dengan progran Nusantara Sehat (NS), Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), dan Gerakan Msayarakat Hidup Sehat (Germas).

Nila berharap, meskipun BPJS Kesehatan mengalami defisit, hak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan harus sama.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.