Vaksinasi Covid-19, Ahli Pandemi Ragukan Kandidat Pilihan Pemerintah

""Penetapan vaksin ini, penetapan vaksin itu, saya meragukan bahwa itu dibicarakan terbuka di hadapan ahli kesehatan di Indonesia." "

KBR, Jakarta-  Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono meragukan rencana pemerintah untuk imunisasi Covid-19 pada November mendatang. Ia mempertanyakan bakal vaksin Covid-19 yang dibeli pemerintah apakah sudah teruji efektivitas dan keamanannya.

Kata Pandu, pemerintah harus menjamin orang yang sudah divaksinasi tidak mendapatkan efek samping maupun dipastikan tidak terinfeksi Covid-19.

"Seharusnya bukan berdasarkan keputusan politik saja. Tapi harus direview terbuka oleh semua ahli di dunia. Tidak hanya Indonesia. Ini saja penetapan vaksin ini, penetapan vaksin itu, saya meragukan bahwa itu dibicarakan terbuka di hadapan ahli kesehatan di Indonesia. Mungkin saja dibicarakan, tapi tertutup. Ini jadi masalah besar," ucap Pandu kepada KBR, Rabu (14/10/2020).

Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menambahkan, vaksin bukan solusi jangka pendek penanganan pandemi Covid-19. Dia menilai pemberian vaksin bulan November  terburu-buru dan menerobos prinsip keamanan.

Kata dia, solusi jangka panjangnya ialah menekan kasus penularan Covid-19. Caranya melalui surveilans, lacak, isolasi, testing dan penduduk 3 M. Ia menilai pemerintah telah melompati solusi jangka pendek tersebut.

"Kita testingnya masih terbatas. Peran Kementerian Kesehatannya kan kurang," ungkapnya.

Lebih jauh Pandu mengatakan, guna persiapkan vaksin, pemerintah harus memastikan rantai dingin, logistik, petugas medis dan infrastruktur kesehatan masyarakat lainnya.

Ia menegaskan, organisasi kesehatan dunia WHO belum menyetujui bakal vaksin manapun sebagai vaksin Covid-19. Menurutnya, belum ada bakal vaksin yang sudah melewati fase tiga dan diuji oleh ahli kesehatan dunia. Termasuk bakal vaksin yang akan dibeli oleh pemerintah Indonesia.

Sebelumnya Pemerintah menandatangani perjanjian kerja sama dengan perusahaan farmasi asal Inggris, AstraZeneca. Perjanjian ini untuk penyediaan 100 juta dosis vaksin Covid-19.

Menlu Retno mengatakan Indonesia telah menyampaikan permintaan penyediaan vaksin sebesar 100 juta (dosis) untuk tahun depan.

"Vaksin AZ merupakan salah satu kandidat vaksin COVID-19 yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tercatat telah memasuki uji klinis tahap 3. Menggunakan desain non-replicating viral vector," ujar Menlu Retno saat memberikan keterangan daring dari London, Rabu (14/10).

Menlu Retno Marsudi mengatakan, pengiriman pertama vaksin diharapkan dapat dilakukan pada semester pertama tahun depan. Selanjutnya  pengiriman akan dilakukan secara bertahap.

Editor: Rony Sitanggang

(Redaksi KBR mengajak untuk bersama melawan virus covid-19. Selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan dengan  3M, yakni;  Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan dengan Sabun.)

• #jagajarakhindarikerumunan
• #KBRLawanCovid
• COVID-19
• #jagajarak
• #IngatPesanIbu
• #cucitanganpakaisabun
• #cucitangan
• #pakaimasker