[Advertorial] Kemendagri Terus Ingatkan Kepala Daerah Jauhi Area Rawan Korupsi

rekrutmen pemimpin daerah yang lebih mengedepankan elektabilitas dan popularitas turut menjadi penyumbang yang besar hadirnya kepala daerah yang tersangkut masalah hukum

KABAR BISNIS

Kamis, 10 Okt 2019 17:49 WIB

Author

Paul M Nuh

[Advertorial] Kemendagri Terus Ingatkan Kepala Daerah Jauhi Area Rawan Korupsi

Kepala Pusat Penerangan yang juga Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengatakan, banyak faktor yang menjadi penyebab terus meningkatnya jumlah kepala daerah yang terkena masalah hukum khususnya korupsi. Hal itu terlihat dari data yang dimiliki Kemendagri yang menunjukkan dalam kurun waktu Tahun 2014 hingga 2018, terdapat 107 kasus permasalahan hukum yang melibatkan kepala daerah/wakil kepala daerah dengan jumlah 93 kasus diakibatkan karena kasus korupsi dan suap. Meski demikian, pihaknya terus mengingatkan kepala daerah untuk menjauhi area rawan korupsi. 

"Sistem rekrutmen pemimpin daerah yang lebih mengedepankan elektabilitas dan popularitas dibandingkan integritas dan kapasitas personal turut menjadi penyumbang yang besar hadirnya kepala daerah yang tersangkut masalah hukum," ujarnya.

Political Cost atau Biaya Politik terhadap pelaksanaan Pilkada memang menjadi PR bersama. Pendidikan politik terhadap calon kepala daerah dan utamanya masyarakat sebagai pemilih mungkin dapat menjadi solusi jangka pendek. Jangka panjangnya adalah dengan meninjau kembali regulasi terhadap proses pelaksanaan Pilkada, sehingga dimungkinkan terlaksananya proses Pilkada yang berbiaya murah.

Tak hanya itu, besarnya kekuasaan atau wewenang kepala daerah di antaranya pengelolaan APBD, pengangkatan pejabat (sebagai PPK), serta penerbitan surat-surat perizinan juga berpotensi memunculkan korupsi dan suap.

Gaya hidup pemimpin yang berusia relatif muda dan juga konsumtif menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Upaya yang terus dilakukan pemerintah dan KPK serta penegak hukum lainnya dalam mengatasi persoalan ini antara lain dengan memberikan pendidikan anti korupsi, penekanan tentang pentingnya 

Upaya Pencegahan yang sering dilakukan dalam Diklat Orientasi Kepala Daerah. Berikutnya, penguatan regulasi terhadap pengawasan jalannya pemerintahan, salah satunya dengan memperkuat APIP daerah agar diberi kewenangan dapat melakukan pemeriksanaan kepada kepala daerah.

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

AS Mempertimbangkan Rencana Untuk Mengirim Pasukan Ke Timur Tengah

Google dan Facebook Ingin Bangun Pusat Data di Indonesia

Jualan Online Mesti Urus Izin Usaha

Kabar Baru Jam 20