Share This

Sawit Watch Minta Pemerintah Tolak Ijin Perkebunan Baru

KABAR BISNIS

Selasa, 28 Okt 2014 15:31 WIB

Sawit Watch Minta Pemerintah Tolak Ijin Perkebunan Baru

sawit

Masuknya perkebunan sawit di beberapa daerah Indonesia mengancam keberadaan hutan produksi yang juga diakui sebagai hutan adat masyarakat. Perkebunan sawit juga memiliki dampak bagi sumber daya alam,  lingkungan dan masyarakat adat. Persoalan inilah yang disoroti oleh Sawit Watch, sebuah organisasi non pemerintah berbasis keanggotaan individu yang prihatin terhadap dampak-dampak negatif sistem perkebunan sawit.

Melihat persoalaan perkebunan sawit yang memiliki multi dampak tersebut, maka Sawit Watch mendorong pemerintah untuk tak lagi memberi ijin pembukaan baru, melainkan mengoptimalkan kebun sawit yang ada. Salah satu caranya dengan menyelenggarakan serial diskusi publik sekaligus talkshow interaktif di KBR tiap Kamis, 09.00-10.00 WIB selama bulan Oktober – November 2014. Total 7 serial diskusi.

Tema yang dibahas beragama mulai dari mengapa kebakaran hutan langgeng, bagaimana perlindungan buruh perkebunan sawit, perempuan dan pengelolaan sumber daya alam serta tema lainnya. Narasumber yang hadir adalah pihak terkait sekaligus masyarakat terdampak yang tinggal di sekitar perkebunan

Harapannya dengan penyelenggaran serial diskusi tersebut bisa menggugah publik terkait eksistensi perkebunan kelapa sawit.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.