Apakah Anda dan pasangan Anda berbeda kewarganegaraan? Jika ya, maka anak Anda yang lahir setelah Agustus 2006 bisa mendapatkan fasilitas Kewarganegaraan Ganda Terbatas. Syaratnya adalah salah satu orangtua berkewarganegaraan asing serta punya paspor asing. Sementara yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi anak Anda adalah dengan mendaftarkan diri ke Kantor Imigrasi demi mendapatkan peneraan affidavit pada paspor asingnya.
Sementara jika anak Anda lahir sebelum Agustus 2006, bisa juga mendapatkan fasilitas ini. Syaratnya adalah terdaftar sebagai Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI.
Fasilitas Kewarganegaraan Ganda Terbatas dapat berlaku hingga anak tersebut berusia 18 tahun, dan setelahnya anak tersebut diberikan waktu selama 3 tahun dari usia 18 tahun untuk menentukan kewarganegaraannya.
Info lebih lanjut, silakan menghubungi Kantor Imigrasi di wilayah Anda. Mari, jadikan Imigrasi lebih baik!
(Webtorial) Kewarganegaraan Ganda Terbatas, Bagaimana Caranya?
Untuk yang lahir sebelum dan sesudah Agustus 2006.
Rabu, 15 Okt 2014 09:44 WIB
kewarganegaraan, imigrasi, paspor
![[Advertorial] Ditjen Imigrasi Sosialisasikan Regulasi Terkini kepada Negara-negara Sahabat](https://kbr.id/media/?size=300x200&filename=imigrasi-03.jpg)
BERITA LAINNYA - KABAR BISNIS
[Advertorial] Mendagri: Kesbangpol, Kunci Stabilitas Daerah dan Nasional
Kesbangpol diharapkan turut mencermati dinamika dan perkembangan yang ada, serta turut andil dalam menghadapi tantangan bangsa.[Advertorial] Ada Menu Baru di Santan Restaurant Hotel Horison Ciledug Jakarta
Beberapa menu baru itu antara lain; Squid Roll Cakwe , Cheese French Fries,Rawon Surabaya, Pasta Al’Aglio Honje Duck with Sambal Matah, dan Rawon Fried.[Advertorial] Mendagri Tjahjo Kumolo Terima Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik
Wapres Jusuf Kalla: Inovasi adalah bagaimana membuat sesuatu menjadi efisien, lebih baik, lebih cepat dan lebih murah.[Advertorial] Mendagri Terus Ingatkan Kepala Daerah untuk Hindari Area Rawan Korupsi
Sekda yang melekat pada Kepala Daerah harus menjelaskan dan mengingatkan kepada daerah untuk mengikuti proses dan alur kerja yang sesuai regulasi agar tidak terjebak pada area rawan korupsi[Advertorial] Ketua KPK: Sistem Informasi Permudah Kontrol Kinerja Pemerintah
Intinya harapannya kita juga ingin mendorong masing-masing daerah itu APBD-nya bisa meningkat dengan baik dan semakin transparan[Advertorial] Sekolah Binaan YPA-MDR Menorehkan Prestasi di Pekan Kebudayaan Nasional 2019
“Melalui konsep pembinaan 4 pilar yaitu Akademik, Karakter, Seni Budaya dan Kecakapan Hidup, YPA-MDR berkomitmen untuk meningkatkan daya saing SDM dikancah nasional bahkan internasional[Advertorial] Rakornas Simpul Strategis Pembumian Pancasila
Rakornas tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara BPIP dan Kemendagri Nomor MoU.05/Ka.BPIP/05/2019 dan Nomor 193/4011/SJ tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila.[Advertorial] Lima Tahun Pemerintah Jokowi-JK, Wajah PLBN Berubah
Pembangunan daerah perbatasan merupakan program prioritas nasional yang dituangkan dalam Nawa Cita[Advertorial] Mendagri Ajak Masyarakat Doakan Kesembuhan Menkopolhukam
Pelaku penyerangan dan penusukan telah diungkapkan kepolisian yang merupakan terduga terpapar jaringan radikal. [Advertorial] Kemendagri Terus Ingatkan Kepala Daerah Jauhi Area Rawan Korupsi
rekrutmen pemimpin daerah yang lebih mengedepankan elektabilitas dan popularitas turut menjadi penyumbang yang besar hadirnya kepala daerah yang tersangkut masalah hukumPanen Garam, Gubernur Jatim Minta Batasi Kuota Impor
"Sekarang bagaimana kami sampaikan ke beberapa kementerian termasuk Pak Menteri Maritim pertama memberikan mekanisme kuota pembatasan garam impor di Jawa Timur,"[Advertorial] Kapuspen Kemendagri Dorong Penguatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Sebagai bentuk dukungan, Kemendagri melakuan evaluasi terhadap rancangan APBD dengan memastikan dana hibah daerah untuk KPI tercantum di dalamnya selama KPID telah membuat proposal pengajuan Hibah.[Advertorial] Visi Inovasi, Refleksi Smart City dan Smart Regional di Indonesia
visi inovasi daerah ke depan harus dapat mewarnai pembangunan di seluruh Indonesia.[Advertorial] Kemendagri Dorong Penyelesaian NPHD Pilkada 2020 Melalui Rakor Evaluasi
Berdasarkan laporan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah dilakukan, sebanyak 209 Pemda telah melakukan pendandatanganan NPHD dengan KPU dan 151 dengan Bawaslu[Advertorial] Sumpah Janji PNS Sebagai Ikatan dalam Tugas Pelayanan dan Abdi Negara
Untuk menjadi seorang PNS, diharapkan mampu mengedepankan sikap profesionalitas dan integritas dalam melaksanakan tugas. [Advertorial] 204 Pemda Tandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah
"Hingga saat ini sudah 140 Pemda yang sudah teken NPHD dengan KPU dan Bawaslu," kata Kapuspen yang juga Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar[Advertorial] Jelang Pilkada 2020, Ratusan Pemda Teken Perjanjian dengan KPU dan Bawaslu
"Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini sudah bertambah signifikan dibandingkan kemarin."[Advertorial] Hijab Tetap Bersih dan Tampil Maksimal dengan Mesin Cuci Polytron
Untuk mesin cuci otomatis bukaan atas PAW 17 Hijab Series sangat praktis dan mudah, yaitu pencucian dengan sekali sentuh, cucian beres, hijab awet dan warna cemerlang.[Advertorial] Kemendagri dan BNN Sepakat Kerjasama Perangi Narkoba
Narkoba perlu dilawan dengan bersinergi dan bekerjasama untuk menumpas jaringannya hingga ke akar-akarnya.[Advertorial] ABC Sari Kacang Hijau Anti Maper, Gerakan Kurangi Kemarahan di Media Sosial
ABC Sari Kacang Hijau Anti Maper merupakan sebuah langkah baru untuk mengurangi kemarahan di media sosial di Indonesia
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
Tim Teknis Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Belum Ungkap Apapun