DARI POJOK MENTENG

(Webtorial) Istri Wakil Kepala Daerah jadi Wakil Ketua TP PKK

"KBR68H, Jakarta "

KBR68H, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 tentang Pemberdayaan Masyarakat Malalui Gerakan PKK. Permendagri tersebut mengganti Permendagri No 53 yang diterbitkan tahun 2000. Perubahan yang substansial antara lain istri Wakil Kepala Daerah diposisikan menjadi Wakil Ketua Tim Penggerak PKK di setiap jenjang.

Kegiatan PKK merupakan bagian dari pembangunan nasional yang diselaraskan dengan kondisi dan kebutuhan daerah setempat. Langkah pengadbian PKK mencerminkan pencapaian tujuan Millenium Development Goals (MDG’s) yang menjadi komitmen nasional terhadap internasional.

Guna mengevaluasi program PKK yang dilaksanakan oleh TP PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota, dilaksanakan Rapat Konsultasi PKK pada 4-6 Oktober lalu yang bertujuan memonitor sekaligus membahas dan menyepakati pemecahan masalah dan kendala maupun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.
Rapat Konsultasi Nasional (Rakon) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan (TP-PKK) yang diikuti 301 anggota PKK baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Indonesia, dilangsungkan Hotel Mercure Ancol Jakarta sejak (4/10) lalu, ditutup secara resmi Minggu sore (6/10).

Rakon ditutup Ketua TP-PKK Pusat, Hj Vita Gamawan Fauzi yang diwakili isteri Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendagri, Hj Ina Tarmizi Karim. Sebelumnya, Rakon itu dibuka Mendagri Gamawan Fauzi yang diwakili Dirjen PMD Tarmizi Karim.

Saat membuka Rakon Jumat (410), Tarmizi Karim yang mewakili Mendagri mengatakan, Rakon PKK menjadi sangat penting untuk mendorong percepatan program-program PKK ke depan, memecahkan berbagai persoalan ke-PKK-an, dengan tujuan akhir bergerak meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui 10 Program Pokok PKK.

Dengan digelarnya Rapat Konsultasi ini diharapkan kelembagaan PKK di semua jenjang semakin mantap dan terinformasikannya kebijakan dan program secara langsung kepada TP PKK Provinsi serta optimalisasi Gerakan PKK pada tahun 2014.

• Tim penggerak PKK
• Rapat Konsultasi
• Kemendagri