Bagikan:

Biaya Logistik: Pemerintah Anggap Tantangan, Pelindo Upayakan Penurunan

Biaya angkut logistik menjadi tantangan tersendiri bagi negara kepulauan termasuk Indonesia.

NASIONAL | KABAR BISNIS

Rabu, 14 Sep 2022 20:46 WIB

Author

Yuli Anisah

biaya logistik

Ilustrasi biaya logistik di Indonesia. (Sumber: Kajian Bappenas 2022)

KBR, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan, biaya angkut logistik menjadi tantangan tersendiri bagi negara kepulauan termasuk Indonesia.

Mengutip kajian Bappenas 2022, Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa Kemenko Maritim dan Investasi, Agung Kuswandono mengungkapkan, biaya logistik pengiriman barang dan pokok alur distribusi di sebagian Indonesia masih mencapai 22% dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Biaya logistik ini termasuk paling mahal dibandingkan negara-negara lain, atau menyentuh dua kali lipat rata-rata biaya logistik dunia dengan 12,2 persen PDB. 

Bahkan Filipina sebagai sesama negara kepulauan, biaya logistiknya lebih efisien atau 13 persen PDB.

"Kenapa ini terjadi? Ini ternyata ada hubungannya dengan kondisi spasial ekonomi kita yang masih timpang. Jadi barat, timur, Jawa, luar Jawa dan sebagainya itu akhirnya berujung pada load factor yang tidak seimbang. Jadi kalau hasil kajian kita mencatat, misalnya dari Tanjung Perak, Surabaya ke Sorong, Papua Barat load factornya bisa 100%. Tapi baliknya, dari Sorong ke Tanjung Perak load factornya itu cuma sepertiganya atau hanya 30%. Tidak hanya itu, apa yang diangkut juga berbeda. Jadi kalau dari Tanjung Perak ke Sorong itu banyak membawa motor, elektronik, kebutuhan bahan makanan jadi dan sebagainya. Sedangkan balik dari Sorong, lebih banyak mengangkut hasil alam. Ini tantangan bagaimana shipping-nya memiliki multifungsi untuk mengangkut berbagai macam barang," kata Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa Kemenko Maritim dan Investasi, Agung Kuswandono di acara bertajuk "Marine Spatial Planning & Services Expo 2022", yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (14/9/2022).

Agung menambahkan, selama kurun 2014-2019 biaya logistik nasional bisa diturunkan dari 24 persen menjadi 22 persen PDB berkat pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah. 

"Penurunan 2 persen poin biaya logistik tersebut menghemat biaya logistik hingga 28-30 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, atau sekitar Rp400 triliun per tahun," urainya.

Adapun tantangan skala ekonomi lain, menurut Agung Kuswandono adalah, masih banyaknya pelabuhan domestik yang belum bisa menampung kapal ukuran ideal 2.500 TEUs sehingga Tol Laut belum bisa optimal. "Sebagian besar itu masih sekitar 700-an TEUs. Nah, ini juga menjadi tantangan kita," tukasnya.

Lalu, adanya variasi kedalaman alur laut pelabuhan yang sangat berpengaruh pada kapasitas kapal. "Dan, variasi kedalaman alur laut (draft) Pelabuhan yang mempengaruhi kapasitas kapal kontainer yang bisa dilayani," ujarnya.

Tantangan sektor maritim Indonesia lainnya, menurut Agung adalah isu tata kelola, dimana integrasi rencana tata ruang darat-laut belum tuntas, begitu juga dengan kelembagaan, adopsi teknologi informasi dalam pelayanan pelabuhan.

PT Pelindo Upayakan Penurunan Biaya Logistik

Terkait masih tingginya biaya logistik di Indonesia, PT Pelindo (Persero) sebagai BUMN yang bergerak di bidang logistik, terutama pengelolaan dan pengembangan pelabuhan, berkomitmen memainkan peran mengurangi biaya logistik.

Direktur Utama PT Pelindo (Persero) Arif Suhartono menjelaskan, pelabuhan memiliki peran untuk mengefisienkan biaya logistik. Caranya, melalui peningkatan produktivitas bongkar muat dan penurunan port stay atau waktu sandar kapal di pelabuhan dan cargo stay barang.

“Kita harus melakukannya bersama-sama, karena biaya logistik menyangkut aspek lain seperti transportasi darat dan administrasi. Standardisasi operasional dan komersial merupakan implementasi dari transformasi pelabuhan kelas dunia yang dimulai sejak 2021-2022 paska merger pada tahun lalu,” kata Arif Suhartono dalam keterangannya, Jumat (10/6/2022).

Baca juga:

Merger Pelindo, Jokowi Targetkan Biaya Logistik Turun

Diketahui, merger Pelindo secara resmi terlaksana pada 1 Oktober 2021, dengan ditandatanganinya Akta Penggabungan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Layanan Jasa Pelabuhan, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, melebur kedalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II yang menjadi surviving entity.

Beberapa hari kemudian, Presiden Joko Widodo meresmikan penggabungan PT Pelindo 1, PT Pelindo 2, PT Pelando 3, dan PT Pelindo 4 menjadi PT Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo) di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (14/10/2021).

Kepala Negara berharap, dengan integrasi tersebut biaya logistik di Indonesia lebih murah dari sebelumnya. "Artinya daya saing kita, competitiveness kita, akan menjadi lebih baik," harapnya.

Dengan integrasi PT Pelindo tersebut, Presiden berharap akan ada koneksi logistik dengan negara lain. barang-barang Indonesia bisa masuk ke dalam supply chain global.

"Saya juga minta agar ini dipartnerkan, carikan partner yang memiliki networking, yang memiliki jaringan yang luas sehingga nanti terkoneksi dengan negara-negara lain dengan baik. Artinya apa produk-produk kita barang-barang kita bisa menjelajah kemana-mana masuk ke supply chain global, golnya ke sana," katanya.

Presiden mengapresiasi kinerja Kementerian BUMN yang telah berhasil menggabungkan PT Pelindo. Penggabungan ini kata Presiden akan menjadi kekuatan besar dan menjadi pelabuhan terbesar ke-8 dunia.

Editor: Fadli Gaper

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - KABAR BISNIS

Menyongsong Terbitnya Rupiah Digital

Episode 4: Relasi Kuasa: Akar Kekerasan & Pengaturannya Dalam UU TPKS

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

Mendorong Vaksinasi Booster untuk Antisipasi Kenaikan Kasus Covid-19 di Akhir Tahun

Most Popular / Trending