Share This

SUARA ANDA

KABAR BISNIS

Selasa, 23 Sep 2014 14:06 WIB

Undang-undang KIP

- “Seharusnya, setelah ada undang-undang KIP itu baik itu dokumen negara harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat. Pemerintah tidak boleh lagi menutup-nutupinya,” ujar Abdulhamid Dipopramono, Ketua Komisi Informasi Pusat dalam Pilar Demokrasi KBR ‘Akankah Media Lebih Mudah Mendapatkan Informasi?


- “Kita mau ada transparansi dan akuntanbilitas publik dari lembaga pemerintah dulu maupun masyarakat saat dimintai informasi oleh jurnalis,” kata Suwarjono Sekjen AJI ‘Akankah Media Lebih Mudah Mendapatkan Informasi?’

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.