ADVERTORIAL

GERAK Perempuan Tolak Pencabutan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan mencatat dalam Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2020, terdapat 4.898 laporan kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2019

KABAR BISNIS

Selasa, 07 Jul 2020 16:53 WIB

GERAK Perempuan Tolak Pencabutan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Pandemi COVID-19, di mana karantina mandiri banyak dilakukan di berbagai daerah, juga menyebabkan kenaikan angka kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik. LBH APIK mencatat, umumnya sekitar 30 laporan kasus per bulan sebelum pandemi, meningkat menjadi rata-rata ada 90 laporan kasus per bulan sejak Maret hingga Juni. Data ini menunjukkan peningkatan sebesar 300 persen atau 3 kali lipat daripada biasanya. Sebaliknya, pandemi digunakan alasan oleh DPR sebagai justifikasi untuk menarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. RUU P-KS dianggap sulit dibahas di tengah pandemi, meskipun pembahasan belum dilakukan sejak ditetapkan menjadi Prolegnas Prioritas. 

Pada 30 Juni 2020, rapat koordinasi antara Badan Legislatif dengan pimpinan Komisi I sampai dengan IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dicabut dari Program Legislasi Nasional (prolegnas) Prioritas 2020Keputusan ini diambil setelah Komisi VIII membatalkan diri dari pengusul RUU P-KS. Komisi VIII menjanjikan RUU P-KS masuk ke dalam prolegnas prioritas 2021.

GERAK Perempuan mengecam keputusan ini. RUU P-KS merupakan upaya hukum untuk memberikan pemulihan dan melindungi korban kekerasan. Selain itu, RUU ini juga untuk memastikan agar korban tidak mendapatkan kekerasan berulang karena stigma dan sistem hukum yang tidak berpihak pada korban. Komnas Perempuan mencatat dalam Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2020, terdapat 4.898 laporan kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2019. Catahu Komnas Perempuan merekam kenaikan kasus kekerasan seksual hingga 792 persen atau hampir 8 kali lipat, selama 12 tahun sejak 2007.

Atas situasi keputusan Baleg DPR RI tersebut, GERAK Perempuan menyatakan sikap MENOLAK KERAS keputusan DPR mencabut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari Prolegnas Prioritas 2020 dengan alasan pembahasan sulit dilakukan di tengah pandemi.

Untuk itu, GERAK Perempuan menuntut:

  1. DPR segera menarik keputusan pencabutan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari Prolegnas Prioritas 2020 dan membahas serta mengesahkannya menjadi Undangundang;
  2. DPR tidak menggunakan pandemi sebagai alasan untuk menihilkan data yang membuktikan urgensi dari RUU P-KS bagi seluruh warga negara Indonesia;
  3. Seluruh jajaran pemerintahan dan instansi terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan mendorong DPR untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual;
  4. DPR menjalankan mandat untuk membuat legislasi yang melindungi rakyat dengan memprioritaskan RUU P-KS, bukan untuk investor seperti RUU Cipta Kerja.

GERAK Perempuan mengajak masyarakat luas yang anti-kekerasan seksual dan mendukung pengesahan RUU P-KS untuk bersolidaritas:

  1. Mengawal proses pembahasan RUU P-KS dengan melakukan aksi setiap hari selasa di depan gedung DPR RI dan atau DPRD mulai pukul 15.00-16.30 hingga RUU P-KS diundangkan,
  2. Membangun kolektif untuk saling menguatkan dan memajukan serta memberanikan diri dalam memperjuangkan hak, terutama hak-hak korban kekerasan seksual termasuk membagun sistem rujukan kolektif bagi korban kekerasan seksual di manapun berada.

GERAK Perempuan

Gerakan masyarakat sipil yang terdiri atas berbagai kelompok, organisasi, maupun individu sebagai berikut:

Aliansi Jurnalis Indepenen (AJI), Aliansi Satu Visi, API Kartini, Asia Justice and Rights (AJAR), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, BEM FH UI, FAMM Indonesia, Gender Talk, Gerakan Perempuan– UNJ, Gereja Komunitas Anugerah (GKA), Hollaback! Jakarta, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Jaringan Muda Setara, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Korps PMII Puteri (KOPRI) Jawa Barat, LBH Jakarta, Lingkar Studi Feminis Tangerang, Pamflet Generasi, perEMPUan, Perempuan Agora, Perempuan Mahardhika, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (JFDG), PurpleCode Collective, PUSKAGENSEKS UI, Rumah Faye, SEMAR UI, SGRC, SINDIKASI, Solidaritas Perempuan, Space UNJ, dan Swara Saudari– Purwakarta.

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - KABAR BISNIS

Most Popular / Trending

Valentino Rossi Akan Kembali Ke Arena Balap Pada MotoGP Eropa

Kisruh Rencana Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan KPK

Kabar Baru Jam 7

Nakesku Sayang, Nakesku Malang

Eps3. Ketika Burgermu Memanaskan Bumi