[Advertorial] Dampak COVID-19 Terhadap KB, Kesehatan Ibu, dan Kekerasan Berbasis Gender

Berdasarkan data UNFPA, sebanyak 33.000 anak perempuan di bawah usia 18 tahun akan dipaksa menikah di seluruh dunia yang biasanya dengan laki-laki yang jauh lebih tua

KABAR BISNIS

Jumat, 10 Jul 2020 14:44 WIB

Author

Indra Saputra

[Advertorial] Dampak COVID-19 Terhadap KB, Kesehatan Ibu, dan Kekerasan Berbasis Gender

Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K)

JAKARTA - Pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif terhadap banyak orang. Perempuan yang menjadi pangsa terbesar dari front-line pekerja kesehatan, terkena dampak yang lebih besar. Fenomena ini juga berakibat pada penurunan jumlah peserta KB aktif, maupun peserta KB baru yang ingin mendapatkan pelayanan keluarga berencana melalui fasilitas kesehatan. Meningkatnya risiko kehamilan yang tidak diinginkan, layanan kesehatan reproduksi sedang dikesampingkan, dan kekerasan berbasis gender, yang di dalamnya termasuk perkawinan usia anak. 

Sebuah studi yang dilakukan oleh kantor pusat UNFPA yang berkolaborasi dengan Avenir Health, John Hopkins University (USA), Victoria University (Australia) mengindikasikan bahwa 47 juta perempuan diperkirakan tidak bisa mengakses metode-metode kontrasepsi, yang bisa mengakibatkan 7 juta kehamilan tidak diinginkan (KTD) di negara-negara berkembang selama 6 bulan lockdown. Diperkirakan juga akan terjadi 31 juta kasus kekerasan berbasis gender (GBV), 2 juta kasus pemotongan kelamin perempuan (FGM), dan 13 juta perkawinan usia anak.

Berdasarkan data UNFPA, sebanyak 33.000 anak perempuan di bawah usia 18 tahun akan dipaksa menikah di seluruh dunia yang biasanya dengan laki-laki yang jauh lebih tua. Di Indonesia sendiri, satu dari sembilan anak perempuan berusia 20-24 tahun sudah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Saat ini, ada 1,2 juta kasus perkawinan anak yang menempatkan Indonesia di urutan ke-8 di dunia dari segi angka perkawinan anak secara global.

Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) mengungkapkan, “Perkawinan usia anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak. Hal ini memiliki banyak akibat negatif, seperti kematian ibu, kematian bayi, kurang gizi pada anak, juga berdampak untuk ekonomi. Anak yang menikah di bawah 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan, sehingga berpotensi melanggengkan kemiskinan antargenerasi, serta memiliki potensi besar mengalami kekerasan.” Ungkap Hasto pada konferensi pers peringatan Hari Kependudukan Dunia, di Kantor Pusat BKKBN, Jumat (10/07).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tanggung jawab atas keberhasilan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Dalam memperingati Hari Kependudukan Dunia setiap tanggal 11 Juli, tahun 2020 ini, mengangkat tema “Dampak COVID-19 Terhadap Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu, dan Kekerasan Berbasis Gender”. 

Hal ini sejalan dengan United Nations Population Fund (UNFPA), yang mengangkat tema “Menghentikan COVID-19: Bagaimana Menjaga Kesehatan dan Hak Perempuan dan Anak Perempuan”. Tujuan dari tema ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kebutuhan kesehatan reproduksi dan adanya kerentanan bagi perempuan selama pandemi  COVID-19, menyoroti bagaimana kita dapat melindungi dan menjamin Kesehatan seksual dan reproduksi tetap menjadi agenda dan untuk mengeksplorasi cara mempertahankan momentum pencapaian SDGs tahun 2030.

Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) menambahkan, “Salah satu hal yang menyebababkan perkawinan usia anak adalah kurangnya informasi terhadap kesehatan reproduksi dan masalah seksual yang membuat remaja semakin rentan. Salah satu solusi menangani perkawinan anak adalah pemberian pendidikan reproduksi. Sejak Juli 2019 BKKBN sudah melakukan terobosan baru dengan merilis website siapnikah, dengan harapan kami bisa lebih dekat dengan anak dan remaja dalam memberi pemahaman dan konseling terkait kesiapan nikah.”

Melalui program Generasi Berencana (GenRe), BKKBN mengembangkan ketahanan remaja di dalamnya. Program GenRe dilakukan dengan pendekatan langsung terhadap remaja serta orang tua yang memiliki anak remaja. Pendekatan kepada remaja dilakukan melalui pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja). Saat ini PIK Remaja berjumlah sekitar 23.579 tersebar di 34 Provinsi. PIK Remaja diharapkan menjadi wadah bagi remaja untuk berkumpul, berbagi cerita, berkreatifitas dan saling tukar informasi dengan teman sebaya mereka.

“Hasil Survei yang dilakukan BKKBN terhadap 20.680 keluarga di Indonesia mengungkapkan bahwa, sebagian besar keluarga di Indonesia tangguh dalam menghadapi COVID-19 karena mampu menerima, saling mendukung, serta menghindari pertengkaran di masa pandemi ini. Di balik tangguhnya keluarga Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19, terdapat peran perempuan atau istri dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga, “ jelas Hasto.

Hari Kependudukan Dunia ditetapkan oleh PBB sebagai bentuk perhatian besar masyarakat pada peringatan “Hari Lima Miliar” pada tahun 1987. Hari Lima Miliar dimaksudkan untuk menyatakan bahwa pada tanggal tersebut populasi dunia mencapai 5 milar dan sejak saat itu, populasi dunia terus bertambah dan berdampak pada meningkatnya permasalahan kependudukan. 

Kegiatan utama yang dilaksanakan BKKBN bekerjasama dengan UNFPA dalam peringatan Hari Kependudukan Dunia 2020 di antaranya adalah:  Sarasehan dengan tokoh agama tentang perlindungan dan promosi kespro, kespro remaja, KB, dan pencegahan kekerasan berbasis gender pada perempuan, dan anak perempuan;  serta Webinar/Dialog antara pengambil kebijakan, tokoh agama dan tokoh perempuan, dan remaja tentang tentang perlindungan dan promosi kespro, kespro remaja, KB, dan pencegahan kekerasan berbasis gender pada perempuan, dan anak perempuan.

Editor: Paul M Nuh

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - KABAR BISNIS

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Menunggu Sanksi Aparatur Tak Netral di Pilkada