[Advertorial] Strategi Tindakan Pencegahan bagi Kejahatan Korporasi

Penegakan hukum yang efektif merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia

KABAR BISNIS

Rabu, 03 Jul 2019 13:06 WIB

Author

Paul M Nuh

[Advertorial] Strategi Tindakan Pencegahan bagi Kejahatan Korporasi

Telah dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Hukum Dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Kementerian Koperasi Dan Ukm, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tentang Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi.

Dalam perkembangannya, di samping upaya-upaya perbaikan regulasi di bidang tata kelola pemerintahan, keuangan, dan pelayanan publik di dalam negeri, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah Indonesia juga meliputi beberapa penyelarasan regulasi sesuai dengan standar aturan internasional yang harus dipatuhi Indonesia sebagai negara pihak pada berbagai instrumen hukum internasional.

Penegakan hukum yang efektif merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia. Iklim usaha dan investasi yang kondusif dan atraktif hanya akan terwujud dengan adanya jaminan kepercayaan/ trust dari pelaku usaha baik di dalam negeri ataupun di luar negeri.

Trust itu dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor baik dari sejak pendirian badan usaha, pengurusan perizinan, hingga tersedianya penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. 

Terkait dengan upaya perolehan kepercayaan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam berusaha Indonesia dan memastikan badan usaha di Indonesia tidak dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka saat ini Indonesia dalam proses menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF).

Tindakan konkrit Indonesia dalam memenuhi salah satu dari 40+9 rekomendasi FATF adalah regulasi yang mengatur tentang pemilik manfaat (beneficial owner) dalam korporasi yaitu dengan diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 

Pada intinya, Perpres ini mewajibkan bagi seluruh stakeholders baik instansi pemerintah, korporasi, yang terdiri atas pendiri atau pengurus, ataupun melalui Notaris untuk melaporkan informasi pemilik manfaat.

Dengan pengaturan ini, maka kita akan memiliki database pemilik manfaat (Beneficial Owner) yang akurat dan mudah diakses baik untuk kepentingan publik dalam berusaha maupun penegakan hukum  yang tidak menyisakan ruang gerak bagi pelaku tindak pidana untuk memanfaatkan korporasi sebagai kendaraan untuk menutupi tindak pidana beserta hasilnya.

Mengingat Kementerian Hukum dan HAM merupakan gerbang pertama dalam pendaftaran badan hukum termasuk badan usaha, maka pelaksanaan Nota Kesepahaman dan Perjanjian kerja sama dengan 6 (enam) Kementerian/Lembaga dapat menyempurnakan data di Kementerian Hukum dan HAM yang tersinkronisasi dengan data teknis pada Kementerian/Lembaga terkait sehingga pada akhirnya mendukung proses perizinan usaha terintegrasi secara elektronik yang transparan, singkat dan berkepastian hukum.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - KABAR BISNIS

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Jokowi Diminta Pilih Menteri yang Jujur dan Bersih