Cegah Penambahan Golput di Pilpres, KPU Evaluasi Kinerja

Sejumlah lembaga survei mencatat, angka golput pada Pemilu Legislatif, 9 April lalu mencapai 25 hingga 30 persen.

BERITA

Jumat, 18 Apr 2014 16:01 WIB

Author

Eli Kamilah

Cegah Penambahan Golput di Pilpres, KPU Evaluasi Kinerja

Golput, Pemillu Presiden, JPPR, KPU, Bawaslu

KBR68H, Jakarta - Sejumlah lembaga survei mencatat, angka golput pada Pemilu Legislatif, 9 April lalu mencapai 25 hingga 30 persen. Angka itu diduga yang tertinggi sejak Pemilu yang diadakan di zaman Orde Baru. Sejumlah kalangan menilai, tingginya angka golput disebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap anggota dewan yang dianggap tidak berkinerja baik hingga tersangkut korupsi. Hal lain, karena kelalaian KPU sehingga masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Lalu, perbaikan seperti apa yang mesti dilakukan penyelenggara Pemilu? Terutama jelang Pilpres Juli mendatang.


Manajer Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, mengatakan golongan putih (golput) ada berbagai jenis. Di antaranya golput kelas menengah dan golput teknis. Tidak semuanya bisa disamaratakan. "Orang dengan aspek teknologinya bagus, infomasinya ok, komunikasi media sosialnya bagus, saat masa pemilihan tidak datang dengan berbagai alasan, itulah golput ideologis yang banyak ada pada kelas menengah. Kalau golput teknis, seorang pemilh sengaja tidak datang karena beberapa hal, contohnya tak memiliki KTP Jakarta atau di mana di tinggal sekarang," jelas Masykurudin. 


Masykurudin melihat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya sudah memiliki terobosan-terobosan yang lumayan cepat, hanya saja sosialisasinya yang sangat lambat.


"Terobosan KPU membolehkan siapapun yang tidak mempunyai KTP di mana dia tinggal memilih, dengan mendatangi KPU kabupaten/kota untuk membawa surat keterangan kependudukannya. Hanya sayang hal ini pun tidak sampai ke telinga masyarakat," jelasnya.


Masykurudin memprediksi potensi golput pada pilpres 9 juli juga dipengaruhi oleh aspek peserta pemilu. Praktek politik uang tinggi. Masyarakat dan caleg atau partai melakukan transaksi uang dan barang, bukan membicarakan bagaimana membangun Indonesia ke depan.


Banyaknya transaksi jual beri suara, juga banyak dipengaruhi olej perebutan wilayah kekuasaan.


"Misalnya di satu dapil kabupaten/kota itu bisa didekati 30 orang untuk satu pemilih, sehingga wilayah kekuasaannya banyak dan rumit juga orang menentukan mana yang dipilih," imbuhnya.


Sementara, Anggota Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron mengatakan Undang-undang tentang pemilu mesti ditinjau kembali. Sosialisasi pemilu dan pengawasan oleh KPU dan Panwaslu mesti diperketat dan dipercepat


Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas mengaku pihaknya bakal terus melakukan tambal sulam aturan dalam penyelenggaraan pemilu. Sigit menilai masih banyak kelemahan dalam pileg 9 April lalu. Evaluasi tersebut, kata Sigit akan dijadikan patokan penyelenggaraan pilpres 9 Juli mendatang.


KPU berjanji akan memperbaiki sistem sosialisasi pemilu pada pilpres mendatang. Selain sosialisasi dengan metode pendekatan kelompok, KPU juga akan lebih gencar menggunakan media sosial untuk kampanye sosialisasi pemilu.


Editor : Sutami



Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Saga Akhir Pekan KBR

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17