Transformasi Transportasi Ibu Kota Negara Baru

"Presiden mengatakan ibu kota baru tidak akan menggunakan kendaraan berpolusi, karena akan berkonsep eco city. pembangunan infrastruktur diarahkan kepada transportasi listrik dan swakemudi."

Pemerintah telah menetapkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai lokasi ibu kota negara (IKN) baru. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembangunan ibu kota baru akan menggunakan konsep smart city atau kota cerdas. Konsep itu nantinya akan mengombinasikan antara kota pemerintahan berbasis keberlanjutan dan teknologi serta memperhatikan efisiensi. Dalam konsep smart city atau kota cerdas ini, termasuk juga di dalamnya soal mobilitas dengan transportasi yang cerdas serta bersih.

Presiden Jokowi sendiri mengatakan ibu kota baru tidak akan menggunakan kendaraan berpolusi, karena ibu kota baru akan berkonsep eco city. Jokowi bermimpi transportasi di ibu kota baru akan menggunakan transportasi listrik dan swa kemudi (autonomous vehicle) . Oleh karena itu, Ia meminta kepada menteri riset dan perhubungan untuk mengarahkan pembangunan  infrastruktur diarahkan kepada transportasi listrik dan swa kemudi (autonomous vehicle).

“Yang seharusnya diterapkan dalam perencanaan pembangunan ibu kota baru di bidang mobilitasnya adalah comprehensive mobility plan. Jadi, dari jalan kaki sampai transportnya harus direncanakan secara holistik. Semua harus dimasukan ke dalam rencana dan tidak ada yang ketinggalan seperti di jakarta,” Jelas Adriansyah Yassin Sulaeman, Co-Founder Transport for Jakarta (FDTJ). Ia menambahkan prinsip penting yang harus diterapkan dalam perencanaan mobilitas di ibu kota baru adalah aksesibilitas. Bagaimana semua dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat di dalam ibu kota baru.

Selain membuat perencanaan mobilitas di ibu kota negara yang baru, pemerintah  juga harus melihat bagaimana budaya masyarakat Indonesia dalam menggunakan transportasi. Perencana pembangunan ibu kota baru, harus menempatkan dirinya pada sisi pengguna transportasi agar mengerti apa yang diinginkan masyarakat. “Yang dilakukan pemerintah saat membangun MRT, kami banyak melakukan diskusi dengan masyarakat, yaitu dengan NGO, mahasiswa dan pakar serta disesuaikan dengan SKPD. Kaum-kaum rentan juga kami ajak berdiskusi, sehingga desain dan perencanaannya dapat menyeluruh, dan ini juga yang diharapkan dapat dilakukan oleh perencana ibu kota baru.” Jelas Hanna Pertiwi, selaku Transport Planning Head PT MRT Jakarta. Yassin menambahkan, harus ada jaringan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar timbul rasa memiliki sehingga masyarakat akan ikut serta dalam menjaga fasilitas. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif dalam membantu pemerintah dan bukan hanya meminta.

Editor: Paul M. Nuh

• smart-city
• imagina city