ADVERTORIAL

Soal Pilpres 2024, Mendagri Tito Anggap Menkopolhukam Hanya Bercanda

Tito: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selaku Kepala Daerah, dan saya selaku Mendagri, saat ini hanya bekerja keras sesuai amanah dari Allah SWT dan juga untuk kepentingan rakyat Indonesia

KABAR BISNIS

Senin, 03 Feb 2020 10:05 WIB

Soal Pilpres 2024, Mendagri Tito Anggap Menkopolhukam Hanya Bercanda

Beredar luas berita tentang doa dan dukungan Menkopolhukam Prof. Mahfud MD atas pencalonan Tito Karnavian - Khofifah di Pilpres 2024 yang akan datang. Statemen itu disampaikan oleh Menkopolhukam Prof. Mahfud MD saat memberi sambutan dalam Acara Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dirangkaikan dengan acara peluncuran ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) oleh Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri di Surabaya.

Acara tersebut diikuti oleh seluruh Bupati/Walikota dan komponen Forkopimda Propinsi Jawa Timur di Grandcity Ballroom, Surabaya Jumat, (31/01/2020).

Dalam acara yang dihadiri oleh 1.500 peserta tersebut, di samping Mendagri Tito Karnavian, juga hadir sebagai pembicara Gubernur Propinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. 

"Prof. Mahfud itu senior yang saya hormati. Beliau itu orangnya suka guyon. Dan saya lihat memang  hanya sebatas bercandalah," ujar Mendagri.

"Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selaku Kepala Daerah, dan saya selaku Mendagri, saat ini hanya bekerja keras sesuai amanah dari Allah SWT dan juga untuk kepentingan rakyat Indonesia," imbuhnya.

Sebagai contoh terobosan Kemendagri adalah program ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri. Program ini kami lakukan untuk melayani masyarakat di dalam penerbitan KTP-El, akte lahir, Kartu Keluarga dan dokumen catatan sipil lainnya secara cepat, mudah dan tidak berbelit-belit. Agar masyarakat terlayani dengan baik karena dokumen tersebut sangat dibutuhkan masyarakat luas untuk berbagai keperluan. 

Lewat Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) ini anggota masyarakat yang data kependudukannya sudah teregistrasi tinggal “klik ADM” untuk mendapatkan KTP-El. Ini salah satu bentuk penyederhanaan pelayanan dan sekaligus membebaskan masyarakat dari proses yang berbelit-belit, murah dan juga untuk menghilangkan praktik pungli di dalam pengurusan akte dokumen catatan sipil bagi warga masyarakat di seluruh Indonesia. 

"Provinsi Jawa Timur adalah Provinsi pertama di Indonesia yang menggunakan perangkat ini. Sudah ada beberapa kabupaten di Jawa Timur yang telah menyediakan perangkat ini untuk melayani warga masyarakat, seperti Kabupaten Magetan. Kami harapkan Provinsi lain menyusul Jawa Timur menerapkannya. Kami akan memfasilitas dan membantu. Dengan demikian aksi nyata pelayanan publik yang mudah, cepat dan bebas hambatan birokratis dapat semakin terwujud dan dirasakan seluruh masyarakat Indonesia," tutup Mendagri.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - KABAR BISNIS

Most Popular / Trending

Akibat Pandemi, Angka Kehamilan dan Pernikahan di Jepang Turun

Survive Corona ala Gue

Bias Kognitif Dalam Masyarakat Saat Pandemi

Eps4. Berhitung Plastik pada Kopi Senja

Seribu Jalan Penolak Undang-undang Cipta Kerja