ADVERTORIAL

Mendagri Bahas Toleransi Kerukunan Beragama bersama Wapres

Mendagri: Perbedaan itu jangan sampai menjadi pemecah, tapi justru menjadi pemersatu, membuat kita semakin kaya sebagai bangsa.

KABAR BISNIS

Senin, 10 Feb 2020 07:36 WIB

Mendagri Bahas Toleransi Kerukunan Beragama bersama Wapres

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., menghadiri pertemuan internal bersama Wakil Presiden untuk membahas Toleransi Kerukunan Beragama. Pertemuan yang turut dihadiri Wakil Menteri Agama itu dilakukan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (07/02/2020).

Karakteristik bangsa Indonesia yang plural, multikultural, dan beragam agama menyebabkan perbedaan menjadi satu hal yang seharusnya menjadi pemersatu bangsa.

"Perbedaan itu jangan sampai menjadi pemecah, tapi justru menjadi pemersatu, membuat kita semakin kaya sebagai bangsa. Nah oleh karena itu, Bapak Wapres ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menjadi leading dalam rangka untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama," ujarnya.

Salah satu instrumen pendukungnya adalah melalui penguatan Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB). Namun sayangnya, tak semua Pemda menaruh perhatiannya untuk membentuk dan melakukan penguatan kelembagaan FKUB.

"Salah satu yang dibahas adalah memperkuat instrumen Forum Kerukunan Umat Beragam atau FKUB yang selama ini sudah ada, namun kita melihat data kita ada daerah provinsi memiliki FKUB semua kabupaten/kota ada yang memiliki ada yang tidak, ada yang aktif dan tidak, yang tidak (tidak aktif) ini terutama karena tidak dianggarkan di APBD, padahal urusan keagamaan masuk dalam urusan absolut dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah" jelas Mendagri.

Wacana pembentukan FKUB di tingkat Nasional diusulkan untuk mengakomodir gerakan kerukunan umat beragama, terutama menghindari konflik beragama.

"Salah satu wacana yang dibicarakan untuk masalah pembentukan FKUB ini di tingkat nasional, karena kalau mengacu pada pengamatan kita di daerah yang FKUBnya aktif, relatif kerukunan keagamaannya juga baik, sehingga potensi konflik sosial yang didasarkan pada faktor keagamaan juga minim," imbuhnya.

Tak hanya wacana pembentukan FKUB di tingkat nasional. Mendagri juga memastikan akan lebih memperhatikan FKUB di tingkat daerah melalui penganggaran dari APBD. Pasalnya, pembangunan manusia juga dibangun dari sisi spiritual dan moral melalui kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama.

"Salah satunya dengan melalui penganggaran lewat APBD, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut dengan Menteri Keuangan maupun Kepala Daerah agar program ini menjadi prioritas, karena tidak hanya membangun fisik yang kita perlukan, tetapi juga membangun karakter moral di antaranya kerukunan antar warga bangsa ini," tutup Mendagri.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - KABAR BISNIS

Most Popular / Trending

Akibat Pandemi, Angka Kehamilan dan Pernikahan di Jepang Turun

Survive Corona ala Gue

Bias Kognitif Dalam Masyarakat Saat Pandemi

Eps4. Berhitung Plastik pada Kopi Senja

Seribu Jalan Penolak Undang-undang Cipta Kerja