[Advertorial] DPR Setuju Realokasi Anggaran Kemensos untuk Transformasi Bansos

Secara umum, anggota Komisi VIII DPR RI menyambut baik usulan dan terobosan kebijakan Mensos. Bahkan terkait kebijakan realokasi anggaran, banyak yang menilai besarnya anggaran perlu ditambah.

KABAR BISNIS

Kamis, 06 Feb 2020 13:44 WIB

Author

Paul M Nuh

[Advertorial] DPR Setuju Realokasi Anggaran Kemensos untuk Transformasi Bansos

Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengajukan realokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp 1.339.737.300. Realokasi anggaran dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Menteri Sosial dengan Komisi VIII DPR RI, di Jakarta,  Rabu (05/02/2020).

Secara umum, anggota Komisi VIII DPR RI menyambut baik usulan dan terobosan kebijakan Mensos termasuk peluncuran Resolusi 2020 dan tagline  HADIR. Bahkan terkait kebijakan realokasi anggaran, banyak yang menilai besarnya anggaran perlu ditambah.

Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi VIII Yandri Susanto yang didampingi jajaran Wakil Ketua Komisi. 

Dari hasil efisiensi sebesar Rp 1,339 Triliun di atas, Kemensos merealokasikannya kepada 5 sasaran penguatan. Lima area yang menerima realokasi adalah, 

Pertama, penguatan program pemberdayaan sosial dalam percepatan pengurangan kemiskinan sebesar Rp 405,91 miliar. 

Kedua, penguatan rehabilitasi sosial melalui revitalisasi berstandar internasional dengan nilai Rp 321,4 miliar. 

Ketiga, penguatan kesiapsiagaan dan respon cepat dalam penanganan bencana Rp 229,3 miliar. 

Keempat, penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebesar Rp 178,9 miliar, dan kelima penguatan dukungan manajemen untuk reformasi birokrasi senilai Rp 208,2 miliar.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Selly Andriany Gantina menyatakan dukungan terhadap program Mensos. Selly malah menyatakan, nilai penguatan program yang diusulkan Mensos,  perlu ditambah karena sebagian terlalu kecil.

"Untuk penguatan DTKS sebesar Rp178,9 miliar ini terlalu kecil Pak Menteri. Saya tahu untuk pengelolaan data di lembaga lain nilainya lebih besar lagi. Padahal data Kementerian Sosial ini kan nantinya menjadi acuan dari program di kementrian dan lembaga lain. Nilai Rp 178,9 miliar itu saya khawatir nantinya akan habis hanya untuk keperluan beberapa kali saja," katanya.

Anggota dewan dari Fraksi PKS KH. Buchori Yusuf juga menyatakan nilai anggaran untuk penguatan program pemberdayaan sosial perlu ditingkatkan. Anggota Fraksi PKB Maman Imanul Haq mengapresiasi dan mendukung peluncuran Resolusi 2020 dan _tagline_  HADIR.

Secara resmi Komisi VIII juga menyatakan persetujuan terhadap rencana realokasi anggaran dan penguatan program pemberdayaan sosial. Hal ini bisa dilihat dari rumusan dalam kesimpulan rapat yang dibacakan pada akhir rapat.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - KABAR BISNIS

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

PDKT Paling Ampuh ala Industri Rokok

Kabar Baru Jam 17