Bagikan:

Sri Mulyani: Ongkos Pembangunan IKN Tahap I Masuk Dalam Program PEN

"Jadi ini bisa nanti dimasukkan ke dalam bagian dari program pemulihan ekonomi sekaligus membangun momentum pembangunan ibu kota negara baru,"

NASIONAL | KABAR BISNIS

Selasa, 18 Jan 2022 15:01 WIB

Author

Ranu Arasyki

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers terkait pembangunan infrastruktur tahap pertama Ib

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers terkait pembangunan infrastruktur tahap pertama Ibu Kota Negara (IKN) baru. Selasa (18/1/2022) (Foto: DPR RI)

KBR, Jakarta— Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, biaya pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) akan masuk ke dalam program pemulihan ekonomi (PEN) 2022.

"Jadi ini nanti yang akan kita desain, baik untuk tahun 2022, paket untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp450 triliun masih belum specified seluruhnya. Jadi ini bisa nanti dimasukkan ke dalam bagian dari program pemulihan ekonomi sekaligus membangun momentum pembangunan ibu kota negara baru," katanya dalam konferensi pers di DPR, Selasa (18/1/2022).

Untuk kebutuhan awal dan jangka pendek, Kemenkeu akan mendesain penggunaan anggaran terutama untuk pelaksanaan akses infrastruktur IKN tersebut. Ongkos pembangunan infrastruktur itu bakal masuk ke dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi 2022. 

Baca Juga:

2 Fraksi DPR Minta Pembahasan RUU IKN Tidak Buru-buru Disahkan

Rawan Digugat ke MK, Formappi: RUU IKN Bisa Lebih Buruk dari UU Cipta Kerja

Kata Sri, pemerintah berjanji tidak akan mengenyampingkan aspek penanganan Covid-19 dan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi.

"Di dalam pemulihan ekonomi sama seperti yang kita lakukan di 2020-2021, masih terdiri dari kelompok penangan Covid-19 sebagai yang paling penting karena ini yang mejadi syarat bagi kita untuk pulih kembali, bantuan sosial kepada masyarakat, dan akselerasi pemulihan," ujar dia.

Sri Mulyani mengklasifikasikan tahapan pembangunan dan pemindahan IKN baru terdiri dari lima tahapan. Tahapan pertama merupakan tahap yang paling kritis sesudah UU dibuat, yakni dalam rentang waktu 2022—2024. Kemudian, tahapan ke–2,3,4, dan 5 akan berjalan pada 2025 hingga 2045.

Memasuki tahapan pertama ini, Kemenkeu akan fokus pada aspek pendanaan dengan melihat dua aspek, yakni   pemicu awal yang akan menimbulkan momentum untuk pembangunan. Kemudian, menciptakan  jangkar bagi pembangunan IKN baru itu. 

Menurut dia, dua aspek ini menjadi bagian penting bagaimana akses jalan dan momentum pembangunan dapat dijalankan.

"Oleh karena itu tahun 2022—2024 fokusnya adalah bagaimana desain pelaksanaan yang paling priority sehingga momentum itu berjalan," sambungnya.

Sri Mulyani berujar, nantinya pemerintah akan membuat rencana induk yang membahas secara detail mengenai kebijakan pemindahan IKN baru yang akan tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Editor: Rony Sitanggang

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Jalan Buntu Penolakan Pemekaran Wilayah Papua