INDEF: Industri Batu Bara di Bawah Cengkeraman Oligarki

"Jadi ketika harga batu bara itu sangat tinggi, seperti yang terjadi sekarang ini, negara tidak mendapatkan keuntungan apa pun juga."

NASIONAL | KABAR BISNIS

Jumat, 14 Jan 2022 20:57 WIB

Author

Ranu Arasyki

Ilustrasi: Bongkar muat batu bara di kawasan pantai Desa Peunaga Cut Ujong, Meureubo, Aceh. Kamis, (

Ilustrasi: Bongkar muat batu bara di kawasan pantai Desa Peunaga Cut Ujong, Meureubo, Aceh. Kamis, (9/12/21). (Foto: Antara/Syifa Yulinnas)

KBR, Jakarta— Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) menilai keberadaan industri batu bara di Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang cengkeraman oligarki.

Ekonom senior INDEF Fadhil Hasan berpendapat, pengaruh kelompok elit pemegang kekuasaan ekonomi ini mampu mengendalikan kebijakan pemerintah, utamanya di sektor energi.

"Cengkraman oligarki di dalam perekonomian kita ini ada di dalam industri baru bara ini. Bagaimana dengan berbagai collaborate yang mereka miliki itu kebijakan pemerintah bisa diubah-ubah sesuai dengan kepentingan mereka," kata Fadhil dalam diskusi daring, Jumat (14/1/2022).

Fadhil Hasan menyoroti pada berubahnya kebijakan pemerintah soal larangan ekspor baru bara dalam waktu singkat. Kebijakan larangan ekspor 1–31 Januari 2022 bertujuan memenuhi kebutuhan batu bara untuk memberi asupan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Baca Juga:

Selain itu, lanjut Fadhil, persoalan lain yang tengah mengemuka ialah tidak adanya royalti yang diperoleh negara atas kegiatan ekspor dan penjualan domestik yang dilakukan perusahaan batu bara. 

Aturan tersebut tertuang di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) No.255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri 2021 yang ditetapkan pada 29 Desember 2020.

"Jadi ketika harga batu bara itu sangat tinggi, seperti yang terjadi sekarang ini, negara tidak mendapatkan keuntungan apa pun juga," katanya.

Dia membandingkan keuntungan yang dikantongi negara berkaca pada industri batu bara dengan industri kelapa sawit. 

Meski banyak menuai kritik, di dalam industri sawit ada mekanisme pajak ekspor dan pungutan ekspor. Sehingga, ketika harga crude palm oil (CPO) di pasar dunia melonjak, negara juga memperoleh keuntungan atas peningkatan harga komoditas tersebut.

"Tapi karena memang kekuatan oligarki batu bara ini sangat kuat dalam kebijakan energi, hal-hal yang saya sebutkan tadi itu terus saja berlangsung tanpa adanya kemampuan dari negara untuk mengendalikan," sebutnya.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - KABAR BISNIS

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Membuat Minyak Goreng di Satu Harga