[Advertorial] Menkumham Deklarasikan Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020

"Ditjen PAS telah melaksanakan hasil tindak lanjut rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait tata kelola Lapas/Rutan serta menurunkan angka overstaying"

Capaian kinerja tahun 2019 yang jauh melampaui target menjadikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) semakin berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan Pemasyarakatan di tahun 2020. Pembangunan sumber daya manusia yang unggul untuk Indonesia Maju dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) menjadi langkah yang ditempuh.

Hal tersebut diwujudkan dalam Deklarasi Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020 yang terpusat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Narkotika Jakarta, Kamis (16/1). Acara juga diikuti Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di seluruh Indonesia melalui video conference.

“Kegiatan ini adalah bentuk kegairahan pada awal tahun sekaligus optimisme yang coba ditabur oleh jajaran Pemasyarakatan untuk senantiasa memacu diri dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Kegiatan ini juga sekaligus ingin menangkap momentum dan semangat dari Deklarasi Janji Kinerja yang sebelumnya kami lakukan, tentunya dengan sasaran yang lebih spesifik dan target yang mampu menukik kepada program-program yang implementatif,” ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly saat membuka acara.

Adapun 15 poin Deklarasi Resolusi Pemasyarakatan tahun 2020 sebagai berikut:

1. Berkomitmen mendorong 681 Satuan Kerja (Satker) Pemasyarakatan mendapatkan predikat WBK/WBBM;
2. Pemberian hak Remisi kepada 288.530 narapidana;
3. Pemberian program integrasi berupa Pembebasan Besyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) kepada 69.358 narapidana;
4. Pemberian rehabilitasi medis dan sosial kepada 21.540 Narapidana pengguna arkotika;
5. Pemberian layanan makanan siap saji di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Tangerang dan Nusakambangan;
6. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular di seluruh Lapas/ Rutan;
7. Peningkatan kualitas WBP menjadi SDM unggul melalui pelatihan keterampilan bersertifikasi kepada 35.860 narapidana;
8. Mewujudkan ketahanan pangan melalui penanaman tanaman pangan seluas 100 ha;
9. Mewujudkan zero overstaying;
10. Mewujudkan penyelesaian overcrowding;
11. Meningkatkan PNBP sebesar Rp 7 milyar;
12. Pembentukan kelompok masyarakat peduli Pemasyarakatan pada tiap wilayah;
13. Menyelenggarakan sekolah mandiri bagi anak merdeka belajar pada 19 LPKA;
14. Mewujudkan revitalisasi pengelolaan basan dan baran pada 64 Rupbasan; dan
15. Mengantarkan 48 narapidana teroris berikrar kesetiaan kepada NKRI.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, mengungkapkan bahwa Pemasyarakatan tengah mengajak untuk melihat hal positif dari Pemasyarakatan. Lebih dari itu, Dalam laporannya Utami juga mengungkapkan capaian kinerja Pemasyarakatan tahun 2019 yang melampaui target.

“Realisasi program Pemasyarakatan Tahun 2019 terkait pemberian hak remisi dan hak integrasi yang dioptimalkan melalui Crash Program yaitu Remisi Umum target 99.027 orang capaian 130.383 orang, Remisi Khusus target 82.200 orang capaian 114.561 orang, Pembebasan Bersyarat target 32.409 orang capaian 40.131 orang dan Cuti Bersyarat target 9.826 orang capaian 29.909 orang,” ungkap Utami.

Meskipun demikian, masih ada capaian target 2019 yang belum terpenuhi yaitu Asimilasi target 11.490 orang capaian 5.236 orang dan Cuti Menjelang Bebas dengan target 1.306 dan capaian 966.

Tak hanya Deklarasi Layanan Pemasyarakatan, Utami mengatakan telah melaksanakan hasil tindak lanjut rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait tata kelola Lapas/Rutan. Utami mengungkapkan bahwa Pemasyarakatan telah mampu menurunkan angka overstaying (AI-AV) dari 29.591 orang menjadi 0 (AI-AII) dan 693 orang (AIII-AV).

Deklarasi Resolusi Pemasyarakatan tahun 2020 juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada Kementerian/Lembaga pendukung capaian program layanan Pemasyarakatan 2019 seperti POLRI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Sosial Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pengentasan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Perpustakaan Nasional RI.

• Ditjen PAS