KABAR BISNIS

[Advertorial] Mendagri: Sektor Pertanian Tanggung Jawab Pusat dan Daerah

[Advertorial] Mendagri: Sektor Pertanian Tanggung Jawab Pusat dan Daerah

Mendagri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada jajaran Kementerian Pertanian yang telah mengumpulkan jajaran stake holder di lapangan yang terdiri para Camat dan Kepala Desa dalam Rakernas Pembangunan Pertanian.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Ekonomi sekaligus melakukan Penandatangan Adendum Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian terkait Koordinasi Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian, Senin, 27 Januari 2020.

Tito menyampaikan bahwa sektor Pertanian adalah sektor  yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang tidak terlepas dari 5 prioritas pembangunan Tahun 2019 - 2024.

"Pembangunan ekonomi ke depan tetap memperkuat sektor pertanian, walaupun pada poin kelima program prioritas pembangunan 2019 - 2024, yaitu tranformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap SDA menjadi berdaya saing manufaktur dan jasa modern tanpa meninggalkan sektor pertanian".

Lebih lanjut, ia menerangkan perlu adanya grand desain pembangunan pertanian dalam memetakan potensi setiap karakteristik lahan yang dibangun dari kebijakan strategis melalui sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

Di tataran pemerintahan pusat dan daerah harus ada persamaan persepsi dalam merealisasikan kerjasama ke depan yang meliputi: Pertama, pencapaian target pembangunan nasional bilang pertanian melalui sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan program.

Kedua, melakukan koordinasi teknis pembangunan pusat dan daerah melalui: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Ketiga, mengoptimalkan sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan sektor pertanian melalui sinergi kebijakan sektor pertanian antar perangkat daerah.

Keempat, kebijakan, rencana, dan program diinternalisasikan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis untuk memastikan dukungan APBD.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2020 bertempat di Hotel Bidakara tersebut dihadiri oleh: Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan, Menteri Kesehatan, Menteri Komunikasi dan Informatika yang diwakil Sekjen Kominfo, Kepala BSSN, Kepala BPOM yang diwakili Plt. Sestama BPOM, dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.

‘Grand Design’ Majukan Pertanian di Indonesia

"Indonesia saat ini sedang berupaya keras melakukan transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis ekstraksi sumber daya alam ke sektor berbasis jasa, industri manufaktur dan teknologi informasi. Dalam transformasi besar di atas, sektor pertanian tidak ditinggalkan. Memang, tak bisa tinggal di belakang di banding sektor jasa moder dan lainnya," kata Mendagri dihadapan 1400 peserta Rakernas.

Sektor pertanian masih merupakan domain utama penciptaan lapangan kerja di Indoenesia . Bahkan sektor pertanian sangat strategis karena menyangkut suplai kecukupan bahan pangan pokok seperti beras dan pangan.

"Negara agraris tidak selalu identik sebagai negara tertinggal. Ini harus diyakini. Contohnya banyak seperti New Zealand. Meski negara ini sudah maju di dalam ekonomi jasa, namun sektor agraris mereka justru penopang utama GDP mereka. Saya pernah tinggal dan studi di New Zealand dan saya saksikan sendiri bahwa  kemajuan sektor pertanian dan peternakan mereka beriringan dengan sektor manufaktur disana. Adipsi teknologi, sistem pembibitan dan distribusi sektor pertanian disana sangat terintegrasi maju. Ini berkat adanya grand disain transformasi ekonomi yang memberi nilai tambah secara progresif ke petani dan sektor pertanian," tutur Tito.

"Saya sangat mendukung Mentan bila berkeinginan untuk menghela sektor pertanian dari bawah agar swasembada beras, bawang, jagung dan sebagainya. Selaku Mendagri saya siap isntruksikan inspektorat untuk menyisir perencanaan mulai dri bawah hingga ke tingkat atas yang berhubungan dengan pemajuan sektor pertanian ini," tandasnya.

"Namun juga harus diperhatikan agar ada sinkronisasi, bukan hanya antar Pusat- Daerah. Tapi utamanya juga di pusat sendiri. Sinkronisasi antar kementerian dan lembaga, seperti Mentan- Mendag- Bulog. Agar benar benar berorientasi menjaga produksi dan jalur distribusi guna menjaga suply-deman pasar demi kepentingan bangsa dan utamanya petani," tandas Mendagri di depan Rakernas Pembangunan Pertanian 2020 yang diikuti sekitar 1400 peserta termausk kepala dinas pertanian seluruh provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia.

 

  • Kemendagri

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!