Konferensi Perempuan Asia Pasifik Dibuka di Thailand

"Konferensi perempuan Asia Pasifik yang diadakan UNESCAP bertajuk "Asia Pasific Conference Gender and Empowerment" dibuka Senin (17/11) di gedung United Nation Convention Center (UNCC) di Bangkok, Thailand."

KBR, Thailand - Konferensi perempuan Asia Pasifik yang diadakan UNESCAP bertajuk "Asia Pasific Conference Gender and Empowerment" dibuka Senin (17/11) di gedung United Nation Convention Center (UNCC) di Bangkok, Thailand. 

Sejumlah negara-negara Asia Pasifik anggota Persatuan Bangsa-Bangsa melaporkan pembangunan yang dilakukan untuk perempuan di negara masing-masing dalam 5 tahun ini.

Pemerintah Filipina melaporkan bagaimana demokrasi semakin menguatkan advokasi terhadap perempuan di sana, seperti peningkatan pembangunan kesehatan reproduksi yang akhirnya masuk dalam kebijakan pemerintah.

Pemerintah Srilangka menyatakan bahwa dalam waktu 5 tahun ini mereka sudah menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan. 

Sedangkan pemerintah India menyatakan bahwa saat ini pemerintah sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Hal ini yang membuat semua anak-anak di India kini sudah bisa bersekolah.

Pemerintah Indonesia sendiri melaporkan soal meningkatnya partisipasi perempuan dalam politik dan berbagai kebijakan pemerintah lain salah satunya yaitu menurunkan angka HIV/AIDS.

Eni lestari adalah salah satu buruh migran asal Indonesia yang memberikan pidato dalam pembukaan konferensi. Pidato Eni Lestari mendapatkan banyak pujian karena dianggap mewakili persoalan yang dialami para perempuan di Asia dan Pasifik.

Inilah pidato Eni Lestari:

"Ketika saya lahir, saya mempunyai mimpi dan harapan seperti masyarakat kebanyakan. Saya pengin sekolah kemudian melanjutkan kuliah dan memberikan kontribusi saya untuk masyarakat. Namun nasib mengatakan lain. 2 tahun setelah konferensi Beijing dideklarasikan di tahun 1995, negara-negara Asia mengalami krisis ekonomi. Dan setelah itu ada banyak kebijakan pemerintah yang saya pandang liberal. Ini yang membuat keluarga saya kehilangan tanah. Sulit bagi kami untuk tetap bertahan. Akhirnya saya tak bisa sekolah dan melanjutkan mimpi. Selanjutnya saya harus bekerja sebagai buruh migran di luar negeri. Saya bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) dan harus melalui jalan yang panjang: digaji murah dan selalu dikontrol oleh pihak imigrasi."

"Di tahun-tahun berikutnya dalam pertemuan Beijing, kemudian ada negosiasi soal kebijakan Worrld Trade Organization (WTO) dan hal ini yang menyebabkan kerugian bagi kaum minoritas seperti kami. Ini yang membuat banyak perempuan kehilangan akses kesehatan, kaum disabilitas atau penyandang cacat kehilangan akses yang sama. Dan saat ini ada lagi ancaman soal perubahan iklim bagi masyarakat adat. Inilah yang membuat saya selalu bertekad untuk memilih menjadi orang yang terus bekerja untuk perempuan."

"Hari ini saya berpidato mewakili jaringan LSM di Asia Pasifik. Inilah yang kami inginkan saat ini: kami ingin ada akuntabilitas, hukum yang melindungi bagi seksualitas perempuan, diselesaikannya persoalan militer dan fundamentalisme dan dikeluarkannya kebijakan hukum yang melindungi kami. Terakhir saya berpesan pada pemerintah dan perwakilan negara-negara yang hadir, agar memberikan kesempatan pada orang-orang miskin untuk bisa mengakses keadilan tanpa diskriminasi."

Konferensi ini dilaksanakan hari ini hingga Kamis (20/11). Konferensi yang dihadiri pemerintah ini dilakukan setelah diadakannya Konferensi LSM perempuan untuk Beijing+20 yang kemarin juga diadakan di Bangkok, Thailand. Masing-masing laporan dari LSM maupun pemerintah ini kemudian digunakan untuk melihat kemajuan dan kemunduran yang dilakukan pemerintah bagi pembangunan, pemerataan dan persamaan perempuan 5 tahun ini. Konferensi perempuan Beijing+20 ini diadakan setiap 5 tahun sekali.

Editor: Antonius Eko 

• konferensi perempuan
• asia pasifik