INTERNASIONAL

Thailand Berlakukan Darurat Militer

Thailand Berlakukan Darurat Militer

KBR, Jakarta - Pemerintah Thailand pagi-pagi buta, Selasa (20/5), membuat keputusan mengejutkan dengan memberlakukan darurat militer. Alasannya 6 bulan terakhir ini Negeri Gajah Putih dilanda kerusuhan besar. Darurat militer ini bukan aksi kudeta.

Seorang pejabat militer setempat menjelaskan darurat militer itu dilakukan agar keamanan Thailand kondusif. Sebab Perdana Menteri Yingluck Shinawatra masih menolak untuk mundur meski Mahkamah Konstitusi Thailand sudah memerintahkannya.

Seperti dilansir AP, stasiun TV di Bangkok menggambarkan situasi mencekam di sana. Jeep militer wara-wiri di jalan dengan senjata lengkap. Bahkan kepolisian tumpah di pusat kota.

"Ini pasti bukan kudeta. Ini hanya untuk memberikan keselamatan kepada orang-orang. Warga masih bisa beraktivitas seperti biasa," begitu kata pejabat militer tersebut.

Mei kemarin, Pengadilan Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra harus segera mundur. PM cantik itu harus mundur karena dituduh menyalahgunakan kekuasaan.

MK juga menjelaskan jika peralihan kekuasaan kepada Kepala Keamanan Nasional, Thawil Pliensri ilegal. Peralihan kekuasaan itu dilakukan oleh Yingluck. Sehingga, bisa dikatakan Thailand sudah tidak ada pemimpin.

"Statusnya perdana menteri telah berakhir, Yingluck tidak bisa lagi tinggal di posisinya sebagai perdana menteri sementara," begitu kata Hakim MK seperti dilansir BBC, Rabu (7/5).

Sementara sejumlah media massa internasional mengkhawatirkan mundurnya Yingluck akan memicu protes besar-besaran jilid 2 di Thailand. Sebab ribuan pendukung Ying dan penolaknya bisa jadi akan kembali turun ke jalan.

Sebelumnya putusan MK ini, dalam persidangan Selasa (6/5) kemarin Yingluck menolak dakwaan penyalahgunaan kekuasaan. Bersamaan dengan sidang itu, para menteri kabinet mengancam akan menggelar unjuk rasa besar jika keputusan mahkamah konstitusi memecat Ying.

Sejak tahun kemarin, Thailand memang sudah menghadapi kebuntuan politik. Ying masih dicurigai akan melanjutkan rezim korup kakaknya mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Thaksin digulingkan militer tahun 2006 lalu.

Pemerintah sementara pimpinan Yingluck dan Komisi Pemilihan sudah sepakat untuk menggelar pemilu pada 20 Juli setelah pemilu Februari lalu dianggap tidak konstitusional. Yingluck juga sedang menghadapi dakwaan terkait dengan program subsidi beras yang dituduh sarat dengan korupsi.

  • thailand
  • bangkok
  • kerusuhan

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!