RUANG PUBLIK

Kasus Teror KPK di Berbagai Belahan Dunia

"Pelaku terornya bisa bermacam-macam, dari penjahat bertopeng sampai polisi dan jaksa. Dalam beberapa kasus, perdana menteri dan presiden bahkan menjadi aktor kunci dalam upaya pelemahan KPK."

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  seringkali diancam teror. Bukan hanya di Indonesia, kasus serupa juga kerap terjadi di berbagai belahan dunia mulai dari Asia, Eropa, sampai Afrika.

Ada banyak jenis aksi teror terhadap lembaga anti korupsi. Mulai dari penyerangan fisik, kriminalisasi pegawai, pembunuhan karakter di media massa, pembatasan kewenangan, pengekangan oleh pejabat negara, sampai pada pembubaran lembaga.

Pelaku terornya pun bisa bermacam-macam. Mulai dari penjahat bertopeng, barisan polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Dalam beberapa kasus, perdana menteri dan presiden bahkan menjadi aktor kunci dalam upaya-upaya pelemahan KPK.

Menurut studi Transparency International (TI) Indonesia dalam Upaya Melumpuhkan Badan Anti Korupsi di Berbagai Belahan Dunia (2018), aksi teror terhadap lembaga anti korupsi umumnya terjadi di negara-negara yang sangat korup. Berikut adalah beberapa contoh kasusnya.

Kasus Teror KPK Hong Kong

Tahun 1974, pemerintah kolonial Inggris membentuk lembaga anti korupsi bernama Independent Commision Against Corruption (ICAC) untuk memberantas korupsi di Hong Kong.

Pada masa itu ada banyak polisi yang memiliki hubungan dekat dengan Triad (organisasi kriminal setempat), dan mereka kerap tutup mata terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan geng tersebut.

Polisi-polisi itulah yang kemudian dijadikan target penyelidikan dan ditangkapi oleh ICAC. Setelah 3 tahun beroperasi ICAC pun berhasil menangkap 143 orang polisi.

Namun demikian, sebagian besar polisi tidak terima. Pada 28 Oktober 1977 ribuan polisi beserta keluarga masing-masing lantas mengadakan demo untuk menyudutkan ICAC. Ratusan orang di antaranya juga menggeruduk markas ICAC dan menuntut agar ICAC membebaskan seorang anggota polisi dari tuntutan korupsi.

Kasus Teror KPK Korea Selatan

Lembaga anti korupsi di Korea Selatan dibentuk pada tahun 2002 dengan nama Korea Independent Commision Against Corruption (KICAC). Lembaga ini bekerja secara independen dengan kewenangan penuh dalam penegakan hukum anti korupsi.

Namun setelah 6 tahun beroperasi, Komisioner KICAC, Kim Geo-sung, dinyatakan sebagai tersangka atas tuduhan mengganggu hubungan pemerintah dan pengusaha. Tahun 2008 pemerintah setempat pun merombak susunan kelembagaan KICAC dan mengubah namanya menjadi Anti-corruption and Civil Rights Commision (ACRC).

Setelah perombakan ini, ACRC tidak lagi memegang kewenangan penuh. Tugasnya dibatasi hanya seputar perbaikan sistem pelayanan publik, upaya pencegahan korupsi, serta penanganan administrative appeals.

Kasus Teror KPK Mesir

Mesir memiliki beberapa lembaga untuk menangani masalah korupsi. Namun lembaga-lembaga tersebut tidak bekerja secara independen. Mereka berada langsung di bawah kendali Presiden, Perdana Menteri atau Menteri Kehakiman.

Lembaga-lembaga anti korupsi di Mesir juga bertanggungjawab untuk membuat laporan indikasi korupsi tahunan, tetapi hasilnya tidak boleh dibuka untuk umum.

Isi laporan tersebut baru terkuak pada tahun 2016, ketika Hisham Geneina, kepala Central Audit Organization yang merupakan badan pengawas terkuat di Mesir, membocorkan fakta kebocoran uang negara sekitar 68 miliar dolar atau hampir Rp 1 kuadriliun dalam kurun empat tahun.

Sang whistleblower kemudian diserang oleh media massa pro-pemerintah dan jajaran politisi, dipecat dari pekerjaannya, serta diadili dengan dakwaan menyebarkan berita palsu.

Kasus Teror KPK Afghanistan

Tahun 2016, Presiden Mohammad Ashraf Ghani membentuk Anti Corruption Criminal Justice Centre Afghanistan (ACJC) untuk memberantas korupsi di Pakistan.

Baru setahun berselang, pada 2017 dua orang pejabat ACJC ditemukan tewas tertembak. Tak diketahui siapa pelakunya

(Dari berbagai sumber)

• teror KPK
• korea selatan
• hong kong
• mesir
• afghanistan