Siswa dengan Tato dan Tindik Tetap Punya Hak untuk Sekolah

KBR68H, Jakarta - Ombudsman Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempertanyaan alasan salah satu SMK di kota Mataram yang menolak siswa bertindik.

INTERMEZZO

Senin, 15 Jul 2013 16:03 WIB

Author

Doddy Rosadi

Siswa dengan Tato dan Tindik Tetap Punya Hak untuk Sekolah

siswa, tato, tindik, hak sekolah, ombudsman NTB

KBR68H, Jakarta - Ombudsman Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempertanyaan alasan salah satu SMK di kota Mataram yang menolak siswa bertindik. Kepala Ombudsman NTB, Adhar Hakim menilai, sekolah tidak bisa menolak siswa itu, karena tidak ada ketentuan yang mengatur pelarangan itu. Kata dia, siswa tersebut mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Apa yang akan dilakukan Ombudsman NTB dalam menyelesaikan permasalahan siswa bertindik itu? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Arin Swandari dengan Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB, Ridho Rosyid dalam program Sarapan Pagi

Apa yang sudah dilakukan untuk membantu teman-teman yang tidak bisa sekolah karena aturan ini?

Memang dari Ombudsman RI perwakilan NTB kemarin mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada salah satu siswa yang ingin mendaftar di salah satu SMK di Kota Mataram itu ditolak karena terdapat tindik di kupingnya. Masalahnya yang menjadi kendala teknis kami, kami memang berupaya untuk mengadvokasi agar siswa tersebut dapat diterima mengingat bahwa secara konstitusi memang tidak diatur. Pengaturannya itu kalau khusus di Kota Mataram itu melalui petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan PPDB melalui sistem online pada SMP, SMA, dan SMK di Kota Mataram. Salah satu poinnya adalah adanya tes khusus untuk SMK tapi tidak diberlakukan untuk SMA atau yang sederajat. Tes kesehatan itu meliputi tes urin dan narkoba, sementara tes fisiknya itu mulai buta warna, pemeriksaan tato dan tindik, pemeriksaan cacat tubuh, dan pengujian pendengaran dan suara. Yang ingin kami catat adalah khusus untuk tes di SMK ini mulai dilakukan sejak tanggal 17 Juni lalu sampai tanggal 26 Juni. Sementara juknis yang kami terima dari Mataram sekitar tanggal 21 Juni. Yang kami dengar laporan pelaksanaannya dimulai sejak tanggal 17 Juni, saat sebelum kami menerima petunjuk teknis tersebutlah ada siswa yang ditolak. Kami agak kesulitan menelusuri keberadaan dari siswa tersebut, tapi kami sampai sekarang masih berupaya agar siswa yang bersangkutan dapat diterima jika memang syarat-syarat administratifnya memenuhi di luar konteks syarat tato dan tindik tadi.
 
Baru satu sekolah ini saja ya?

Ada dua sekolah yang kami dapatkan laporan. Tapi karena tesnya ini sudah berjalan sebelum kami menerima petunjuk teknis, kedua siswa ini masih kami telusuri keberadaannya.

Kira-kira sanksi untuk sekolah itu apa?

Sifat kewenangan dari Ombudsman perwakilan adalah mutatis mutandis, ada perintah kewenangan sebagian kepada perwakilan. Untuk menjatuhkan sanksi ini Ombudsman tidak punya kewenangan, kami hanya memberi rekomendasi. Kami berkoordinasi kepada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Mataram dan beberapa dinas lainnya di sekitar wilayah NTB meminta agar upaya-upaya atau cara-cara “mendiskriminasikan” anak-anak yang mestinya mendapatkan bimbingan pendidikan, moral, dan etika mendapatkan tempat di sekolah. Karena sejatinya sekolah itu tidak hanya memberikan nilai-nilai edukatif pendidikan formal tapi juga nilai-nilai moralitas, nilai-nilai etika. Ketika misalnya kita harus dudukkan anak-anak ini pada posisi sebagai korban, korban dari kebudayaan, korban dari lingkungan, anak-anak yang  broken home atau anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Konteks-konteks seperti ini harus ditempatkan pada posisi yang adil, ketika kita melihat bahwa posisi anak-anak ini pada posisi yang perlu mendapat bimbingan mestinya sekolah bisa menerima mereka. Tapi yang kami sayangkan justru sekolah menolak, padahal kalau dari sisi administratif bisa jadi mereka memenuhi syarat-syaratnya, ini yang masih kami sayangkan.

Kalau siswanya belum diketahui keberadaannya lalu bagaimana?

Kami sampai sekarang terus menelusuri, karena kemarin ada tim panitia di sana. Kami sudah dapat namanya tapi kami masih menelusuri keberadaannya. Kami terus menghimbau media-media lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat, agar anak-anak yang pernah ditolak karena hal-hal tadi yang sifatnya tidak secara langsung berkorelasi dengan pendidikan. Kalau di STM itu kalau tes buta warna kami masih bisa menerima, karena khusus untuk bidang-bidang tertentu memang butuh kejelian mata untuk membedakan warna, pengujian pendengaran dan suara itu juga penting. Tapi kalau tato dan tindik tidak berkorelasi langsung dengan keahlian.

Di sekolah yang di daftar ada data-data mereka?


Kami masih menelusuri, kebetulan hari ini kami akan datang lagi ke sekolah-sekolah karena sekarang ini masa pendaftaran ulang. Bisa jadi dia misalnya beralih ke sekolah lain karena persyaratan ini hanya khusus jenjang SMK, sementara untuk SMA atau MA itu tidak dipersyaratkan tes-tes khusus tersebut. Kami sampai sekarang terus menelusuri mencoba mencari tahu alamat yang pasti dimana. Karena sifat yang kami lakukan kemarin masih supervisi tertutup, pengamatan tertutup. Rencananya memang di minggu ini karena pendaftaran ulang kami akan lakukan supervisi lebih terbuka lagi, untuk menelusuri apakah betul masih terjadi tindakan diskriminatif pada anak-anak yang sebenarnya syarat-syaratnya tidak berkorelasi dengan jenjang pendidikan.    


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - INTERMEZZO

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Polisi Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Beraksi Sendiri