Pemerintah Jepang Menghadapi Penolakan Terhadap UU Kerahasian Negara Baru

Disebutkan pegawai negeri yang membocorkan rahasia negara dapat dipenjara hingga 10 tahun. Sementara wartawan yang mempublikasikan kebocoran informasi negara bisa dihukum hingga lima tahun penjara.

INDONESIA

Sabtu, 14 Des 2013 13:33 WIB

Author

Sajithra Nithi Radio Australia

Pemerintah Jepang Menghadapi Penolakan Terhadap UU Kerahasian Negara Baru

Japan, UU Kerahasian Negara, demokrasi, informasi, Radio Australia

UU Kerahasian Negara Jepang yang baru digambarkan sebagai ‘ancaman terbesar bagi demokrasi’ dalam sejarah negara itu pasca-perang.

Disebutkan dalam UU itu, pegawai negeri yang membocorkan rahasia negara dapat dipenjara hingga 10 tahun. Sementara wartawan yang mempublikasikan kebocoran informasi negara bisa dihukum hingga lima tahun penjara.

Berdasarkan UU Kerahasian Negara yang baru, pejabat tinggi Jepang di semua kementerian bisa menetapkan rahasia negara khusus berdasarkan empat kategori; pertahanan, diplomasi, kontra-terorisme dan spionase.

Dokumen itu bisa dirahasiakan hingga 60 tahun atau dalam beberapa kasus bisa lebih lama.

Masako Mori, menteri yang bertanggung jawab atas UU Kerahasiaan Negara mengatakan ini terkait dengan keamanan nasional.

“Dengan munculnya ketegangan di dunia internasional, dan untuk melindungi kehidupan dan warga negara kami, maka UU ini perlu dan mendesak untuk disahkan.”
 
Namun media, pengacara dan kelompok HAM mengkritik UU itu. Mereka khawatir dengan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi.

Sebenarnya sudah ada UU untuk melindungi informasi sensitif. Karena itu munculnya UU baru ini dipertanyakan.

Dr Jeff Kingston dari Universitas Temple di Tokyo.

“Beberapa informasi mungkin sebenarnya tidak terlalu sensitif. Tapi birokrat akan merasa kurang nyaman karena tiba-tiba banyak hal diberi label rahasia dan tidak seorang pun bisa mengaksesnya.”

Ia menambahkan dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi sejumlah skandal korupsi yang melibatkan birokrat di Jepang.

Dan, ketika masyarakat tahu soal ini, mereka makin ingin tahu.

“Selama 10 tahun terakhir, dukungan untuk kebebasan informasi telah berkembang dalam masyarakat, karena mereka percaya transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Masyarakat tahu apa yang akan terjadi jika birokrat tahu, tidak ada yang mengawasi mereka. Itu akan menciptakan pemerintahan yang buruk.”

UU baru itu tidak memiliki ketentuan soal pengawasan pihak ketiga. Pemerintah hanya menjanjikan soal ini secara lisan.

Dr Kingston mengatakan kekhawatiran terus meningkat.

“Inilah sebenarnya yang mereka khawatirkan. Bahwa pemerintah berusaha untuk mengurangi kebebasan politik masyarakat dan ini merongrong transparansi, akuntabilitas dan tata kelola yang baik.”

Anggota parlemen dari partai berkuasa, Shigeru Ishiba, baru-baru ini menyamakan orang yang menentang UU itu dengan teroris. Ia mengklaim UU itu bisa membantu Jepang mengatasi ketegangan regional saat ini.

“Dengan muncul masalah seperti pembentukan zona udara Cina, pasti kekhawatiran soal keamanan dan keselamatan warga negara kita akan meningkat. Tapi dengan disahkannya UU Kerahasian Negara ini, kita akan bisa meningkatkan keamanan negara kita.”

Tapi Dr Jeff Kingston yakin UU ini tidak banyak hubungannya dengan Cina.

“Tentu saja Cina bertindak seperti momok yang menghantui dan mengertak kita, sambil mempromosikan agenda rahasia dan keamanannya. Tapi saya pikir dalam kenyataannya ini sedikit sekali hubungannya dengan Cina.”

UU Kerahasian Negara yang baru ini, tampaknya merugikan Perdana Menteri Shinzo Abe.

Dukungan kepadanya menurun 10 persen selama bulan lalu, menjadi 47,6 persen.

Dan survei telepon nasional oleh Kantor Berita Kyodo menemukan 82 persen responden ingin UU itu direvisi atau dihapuskan.
 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

'Kiat Membuat Quality Time Bareng Keluarga'

Kabar Baru Jam 7

Sekolah Tatap Muka Mesti Diawasi

Kabar Baru Jam 8

Vaksinasi Covid-19 saat Berpuasa