Perdebatan Soal Hak untuk Berkumpul di Myanmar

Sebenarnya di Myanmar tidak ada larangan untuk melakukan aksi protes secara damai. Tapi sebuah UU yang kontroversial membatasi kebebasan itu.

INDONESIA

Senin, 20 Okt 2014 15:39 WIB

Author

Helen Regan

Perdebatan Soal Hak untuk Berkumpul di Myanmar

Burma, UU, kebebasan, DVB

Pada Desember 2011, Presiden Thein Sein menyetujui undang-undang yang membolehkan masyarakat Myanmar untuk melakukan aksi protes secara damai.

Tapi undang-undang kontroversial karena menerapkan beberapa syarat.

Pasal 18 Undang-undang Berkumpul Secara Damai menyatakan pengunjuk rasa harus mendapatkan izin untuk menggelar protes. Jika tidak ada izin, maka akan dipenjara.

Anggota majelis tinggi parlemen Phone MyintAung membela undang-undang itu.

“Undang-undang ini membolehkan masyarakat untuk berunjuk rasa. Itu alasan undang-undang ini diperlukan.”

Tapi aktivis Robert Sann Aung mengatakan polisi menggunakan undang-undang ini untuk membungkam pihak oposisi.

“Sekelompok jurnalis belum lama ini memplester mulut mereka dan duduk diam. Tapi menurut undang-undang ini, mereka dituduh melanggar pasal 18. Tunjukkan pada saya pasal mana dalam undang-undang ini yang secara langsung berhubungan dengan aksi mereka itu? Polisi tidak paham dengan konsep hak asasi manusia dan atasan mereka berasal militer.”

Tapi Mayor Polisi Myint Htwe membantahnya.

“Polisi juga manusia biasa dan mereka paham soal hak asasi manusia. Kementerian Dalam Negeri dibentuk Presiden sesuai konstitusi dimana kepolisian dan beberapa departemen berada di bawah kementrian ini.”

U Marky dari masyarakat sipil dan generasi damai 88 mengungkapkan kalau undang-undang ini adalah cara pemerintah mengontrol warga negaranya selama masa reformasi ini.

“Berdasarkan Undang-undang ini, kita dibolehkan berujuk rasa di tempat-tempat tertentu. Keputusan soal tempat yang boleh ini dibuat oleh satu orang yaitu kepala polisi di tiap daerah.”

Tapi anggota parlemen Phone Myint Aung membela undang-undang itu dan mengatakan siapa saya yang melanggar undang-undang protes ini akan diadili secara adil.

“Ini tidak ada hubungannya dengan presiden, parlemen atau saya. Jika hakim berpikir seseorang tidak bersalah atas sebuah kejahatan, dia pasti akan membebaskannya.”

Tapi sistem hukum  di Burma dianggap korup dan jauh dari adil.


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Arab Saudi Akan Gratiskan Vaksin Covid-19

Kabar Baru Jam 7

Polemik TNI 'cawe-cawe' Copoti Baliho Rizieq Shihab

Kabar Baru Jam 8

Wagub DKI Ingatkan Sanksi Bagi Penolak Tes Covid-19 di Petamburan