Militer Thailand Memata-matai Pengguna Internet

"Facebook sudah diblokir sementara dan pada 19 September, giliran Wikipedia yang diblokir."

Sejak mengumunkan darurat militer pada 20 Mei, pemerintahan militer Thailand menekan media, menutup statiun radio dan menguntit pengguna internet. Facebook sudah diblokir sementara dan pada 19 September, giliran Wikipedia yang diblokir.

Aktivis internet bekerja keras menginformasikan pada pengguna internet soal hak-hak mereka dan menekan pemerintah untuk menghentikan pemblokiran.

Arthit Suriyawongkul berada di atas podium di konferensi yang diselenggarakan LSM Civil Rights Defenders di Stockholm.

Ia memakai kaos merah yang mengirim pesan keras dan jelas tentang organisasinya: Jaringan Pengguna Internet Thailand. Di kaosnya tertulis “Keep Calm and code your rights”

“Organisasi ini berdiri setelah kudeta tahun 2006. Kami fokus pada isu sensor dan mencoba untuk mendistribusikan perangkat lunak yang dapat menghindari sensor. Pada 2011, kami juga fokus pada privasi dan perlindungan data,” kata Arthit.

Tiga tahun kemudian ketika kudeta militer lain terjadi, mereka tahu apa yang bakal terjadi. Bedanya kali ini militer lebih paham komputer. Ini adalah perang informasi dengan ahli teknologi pemerintah yang susah payah menciptakan pintu tunggal yang dikuasai pemerintah untuk memperketat penjagaan.

Bahkan mengklik ’like’ sebuah pesan online yang mengkirik junta dianggap sebagai kejahatan yang bisa berujung penjara tujuh tahun.

Arthit memeriksa telepon genggamnya untuk mengetahui perkebangan terbaru terkait tindakan keras terhadap aktivitas siber di Thailand.

“Mari kita periksa perkembangan terbaru: Oh! Ada pengumuman, perintah dari militer. Lebih banyak orang yang diminta untuk melaporkan diri. Jumlahnya sudah 571 sementara orang yang ditangkap 288,” ujarnya.

Bagi para aktivis yang bekerja di Burma, Thailand selama ini jadi tempat berlindung. Tapi itu semua berubah sejak kudeta, kata Britis Edman, Direktur Human Rights Defenders Asia Tenggara di Swedia.

”Kudeta di Thailand punya sejumlah efek regional. Sebagai mercusuar demokrasi di Asia Tenggara, ada banyak sumber daya di sana. Para  aktivis dan pegiat HAM dari negara lain bisa datang ke Thailand dan bekerja di sana. Mereka terinspirasi dan mendapat dukungan moral dari sesama aktivis dari Thailand. Tapi ini tak mungkin lagi terjadi.”

Junta yang dipimpin Jenderal Prayuth Chan-ocha tampaknya mendorong UU yang tidak akan membiarkan mayoritas warga Thailand mengusai pusat-pusat kekuasaan lainnya. Mereka juga akan mengubah konstitusi yang bisa memberi mereka amnesti.

Britis Edman mengatakan perhatian Barat soal ini sedikit sekali.

“Fakta kalau tekanan internasional terhadap  Thailand yang sangat rendah membuat junta lebih berani. Menurut saya secara politik ini bisa berdampak serius dalam jangka panjang.”

Pemerintah militer tampaknya sangat khawatir dengan media sosial, yang tidak bisa mereka awasi secara langsung.

Saya bertanya pada Duta Besar Thailand di Swedia, Somchai Charanasomboom, soal tentara yang meminta penyedia internet Thailand untuk memblokir lebih dari 200 situs baru.

”Masyarakat masih bisa mengekspresikan diri mereka lewat media. Pembatasan media ini tidak akan merugikan masyarakat. Beberapa pembatasan diberlakukan pada beberapa media atau program yang di masa lalu bertanggung jawab karena menghasut kekerasan.”

Namun pemerintah baru atau Dewan Perdamaian dan Ketertiban Nasional juga meminta masyarakat untuk bekerja sebagai mata-mata. Mereka menawarkan uang sekitar Rp 150 ribu untuk gambar atau nama-nama orang yang mereka duga mungkin bertanggung jawab atas tindakan yang tidak sesuai.

Ini adalah efek jangka panjang dari kebijakan yang mengkhawatirkan aktivis internet, Arthit.

“Kami takut kalau mereka sudah tidak lagi berkuasa, infrastruktur yang mereka tinggalkan seperti sumber daya telekomunikasi yang mereka alokasikan untuk militer, akan tetap dikuasai militer.”

• Thailand
• Internet
• sensor
• Arthit Suriyawongkul
• Ric Wasserman