Laporan Komisi HAM Asia:

Cara membunuhnya dengan penembakan dari udara juga pengeboman oleh pesawat Bronco dari Amerika. Kekerasan seksual juga terjadi di sana.

INDONESIA

Sabtu, 26 Okt 2013 15:04 WIB

Author

Citra Dyah Prastuti

Laporan Komisi HAM Asia:

Indonesia, Papua, laporan Komisi HAM Asia, kekerasan militer, Citra Prastuti

Komisi HAM Asia melaporkan dengan detil tudingan pemerkosaan, pembunuhan dan penyiksaan terhadap empat ribuan orang Papua oleh tentara Indonesia di akhir 1970an.

Di antaranya adalah bayi dan anak-anak, juga para lansia.

Mereka dibunuh dengan penembakan dari udara juga pengeboman oleh pesawat Bronco dari Amerika.

Kekerasan seksual juga terjadi di sana.

Citra Prastuti berbincang dengan Basil Fernando, direktur program Komisi HAM Asia tentang laporan mereka.


“Ini adalah upaya menekan gerakan politik warga Papua yang berjuang untuk diakui atas masalah mereka sendiri, dan mencari penyelesaian politik yang bisa memberi mereka semacam hak milik atas sumber daya alam di tanah Papua.

"Semua ini dilakukan untuk menekan warga Papua untuk tunduk, untuk menerima, untuk menyerah pada tuntutan politik mereka, dan membiarkan Pemerintah Indonesia mengeksploitasi sumber daya alam di tanah mereka, tanpa memberikan keuntungan kepada warganya sendiri."

Ada penyiksaan yang secara spesifik terjadi di sini?


“Pertama serangan dari helikopter, ada bom napalm yang dilemparkan ke sini. Akibatnya sangat buruk bagi kondisi fisik setempat. Ada juga di mana perempuan diperkosa dan dipaksa melakukan aktivitas seksual di depan umum. Ada juga perempuan yang payudaranya dipotong. Ada banyak jenis kekejaman dan penyiksaan yang terjadi dalam periode ini. Dan ada juga yang tidak terjadi dalam skala besar, tapi terjadi sehari-hari di sini.”

Ini semua terjadi di bawah pemerintahan bekas Presiden Suharto. Apakah artinya dia bertanggung jawab atas ini?


“Tentu saja Suharto terlibat. Tapi sesuai hukum yang berlaku, negara lah yang bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini, terutama dengan menjawab pengajuan kriminal terhadap kasus ini, dan melakukan apa pun untuk menjamin keadilan.”

Setelah laporan ini, bagaimana reaksi Pemerintah Indonesia yang Anda harapkan?


“Laporan kami berasal dari LSM, dengan pekerja sukarelawan. Kami bekerja cukup lama. Dengan begitu ini adalah laporan awal, laporan pencari fakta. Kalau ingin diteruskan ke tahap selanjutnya, maka harus ada permohonan persoalan kriminal secara profesional. Setelah semua bukti dikumpulkan dan berdasarkan itu, pemerintah bisa memutuskan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke penyelidikan atau ada jenis keadilan lain yang bisa ditempuh. Misalnya keadilan transisional, atau komisi kebenaran. Jika komisi kebenaran akan dibentuk, maka ribuan orang Papua akan bicara di sana. Mereka yang masih ingat apa yang terjadi, masih ingat soal pengeboman. Banyak di antara mereka yang masih hidup dan punya ingatan yang jelas soal apa yang terjadi. Mereka akan ceritakan apa yang terjadi.

“Setelah itu ada banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya membayar kompensasi atau hal lainnya. Tapi yang lebih penting, Pemerintah Indonesia sedikitnya harus membuat langkah politik, berupaya membuat pengaturan politik untuk orang-orang ini.”





Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Ramadan Kelabu Korban Gempa Malang

Kabar Baru Jam 7

Maqam Ibrahim: Mengaji Artefak Arkeologi

Kebebasan dalam Berpakaian

Kabar Baru Jam 8