Burma Berencana Lakukan Gencatan Senjata Nasional

Selama puluhan tahun kelompok-kelompok itu berjuang untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar.

INDONESIA

Senin, 14 Okt 2013 16:29 WIB

Author

Banyol Kong Janoi and Aung Gi

Burma Berencana Lakukan Gencatan Senjata Nasional

Burma, gencatan senjata, kelompok bersenjata berbagai etnis, Banyol Kong Janoi, Aung Gi

Sekitar 200 orang melakukan aksi jalan kaki memperingati Hari Perdamaian Internasional di pusat kota Yangon.

Mereka memegang spanduk yang berbunyi “Hentikan Perang Sipil!”

Lagu yang terdengar dari pengeras suara ini adalah lagu perdamaian. Liriknya berbunyi “cintailah saudara kami dari etnis lain...”
 
Ini adalah kali kedua pemerintah mengizinkan aksi damai seperti ini.

Aktivis politik berusia 30 tahun, Ma Tin Tin Oo, ikut serta dalam aksi itu.

“Saya ingin masyarakat melek politik dan perdamaian. Ini bagian dari hidup kita. Tanpa perdamaian kita tidak bisa melakukan apapun.”

Burma dilanda perang sipil selama lebih dari 6 dekade.

18 kelompok etnis bersenjata berjuang melawan pemerintah untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar.

Beberapa perjanjian gencatan senjata dibuat di masa lalu tapi kemudian dilanggar oleh rezim militer.

Tapi bulan ini, Presiden Thein Sein berjanji akan menandatangani  perjanjian gencatan senjata secara nasional dengan semua kelompok etnis.

U Hla Maung Swe dari Pusat Perdamaian Myanmar, sebuah dewan penasehat perdamaian pemerintah.

“Perjanjian ini diperlukan agar kita bisa melangkah maju. Dari pengalaman kami, dari diskusi dengan kelompok etnis bersenjata, mereka ingin pemerintah menandatangani perjanjian gencatan senjata nasional terlebih dahulu baru melakukan dialog politik. Baik pemerintah dan kelompok etnis percaya mencari solusi melalui dialog adalah pilihan yang paling layak untuk semua orang.”

Sejauh ini pemerintah sudah menandatangani perjanjian gencatan senjata secara terpisah, dengan 16 dari 18 kelompok etnis bersenjata.

Semua pihak sepakat untuk memulai dialog politik dan bersama-sama mengatasi masalah pendidikan dan kesehatan.

Gencatan senjata terakhir ditandatangani Februari tahun lalu dengan Partai Negara Bagian Mon Baru, sebuah sayap politik dari pasukan bersenjata etnis Mon.

Juru bicara kelompok itu, Nai Tala Nyi, menyambut baik rencana pemerintah.

“Kami ingin perdamaian segera tercipta sehingga masyarakat tidak lagi menderita karena perang, yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad. Ini saatnya masyarakat menikmati perdamaian. Untuk mewujudkannya semua pihak harus memikirkan kepentingan masyarakat.”



Tapi pertempuran masih terjadi dan akibatnya 70 ribu orang masih mengungsi di Negara Bagian Kachin, Shan dan sepanjang perbatasan Burma - Cina.

Dan pemerintah juga belum membuat perjanjian gencatan senjata dengan Tentara Kemerdekaan Kachin dan Fron Pembebasan Negara Bagian Palaung.

Sejumlah kelompok perempuan baru-baru ini menggelar forum selama 3 hari di kota Yangon untuk membahas solusi damai bagi perang sipil.

Ini kali pertama mereka mengadakan pertemuan seperti ini.

Tin Tin Nyo, Sekjen Liga Perempuan Burma mengatakan pemerintah harus membangun kepercayaan dengan kelompok etnis.

“Pemerintah seharusnya berkonsultasi dan menandatangani perjanjian awal dengan semua kelompok etnis bersenjata. Kemudian baru melanjutkannya dengan dialog nasional dan membangun kepercayaan kelompok etnis itu. Tapi pemerintah tidak mengikuti proses ini dan langsung mau membuat perjanjian gencatan senjata secara nasional.” 

Dan perempuan juga mesti dilibatkan dalam proses perdamaian, kata dia.

“Kita tidak bisa menunggu seseorang memberikan hak kita....karena itu kita harus terlibat dalam proses tersebut. Setengah dari penduduk negeri ini adalah perempuan. Dengan bantuan kami, proses perdamaian akan berjalan lebih mulus dan cepat.”

May Ling Awng yang berusia 42 tahun berasal dari Negara Bagian Kachin.

Ia bekerja sebagai relawan yang membantu para perempuan di kamp pengungsian di perbatasan Burma - Cina.

“Kami ingin mendapatkan jaminan perdamaian bagi kami semua. Kita tidak bisa mencampuradukkan gencatan senjata dengan perdamaian. Tidak akan ada perdamaian jika tujuannya tidak murni. Negara ini adalah kesatuan dengan beragam etnis dan agama yang berbeda. Kita harus menghormati perbedaan itu dan semua orang punya posisi yang sama. Jika tidak, kita tidak akan bisa punya perdamaian yang permanen.”


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

Travel Advisory Amerika Jadi Refleksi?

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 11