Militer Thailand Memberlakukan Konstitusi Sementara

Perdana Menteri akan ditunjuk oleh Majelis ini dan bisa dipecat oleh militer.

INDONESIA

Senin, 04 Agus 2014 11:39 WIB

Author

Karon Snowdon Radio Australia

Militer Thailand Memberlakukan Konstitusi Sementara

Thailand, konstitusi, militer, keamanan, Radio Australia

Konstitusi lama Thailand telah ditinggalkan dan rancangan konstitusi telah ditandatangani oleh Raja tanpa konsultasi publik.
 
Rancangan Undang-undang itu memungkinkan Majelis Legislatif Nasional dan sebuah komite menyusun konstitusi baru.
 
Pavin Chachawal-pongpun adalah seorang akademisi Thailand dari Universitas Kyoto Jepang.
 
Setelah dia berbicara menentang kudeta, surat perintah penangkapan untuknya dikeluarkan dan paspornya dicabut oleh Junta di Bangkok.

Saat ini, dia sedang mencari status pengungsi di Jepang.

“Ini tidak ada hubungannya dengan mempromosikan demokrasi. Menurut saya tujuan kudeta saat ini pada dasarnya adalah untuk mengukuhkan kekuatan politik elit tradisional.”
 
Pandangan itu didukung oleh ketentuan dalam konstitusi sementara yang menjamin militer untuk memegang kendali atas hampir semua kehidupan politik Thailand.
 
Keanggotaan semua lembaga utama yang harus dibentuk akan dipilih oleh Dewan Nasional untuk Ketentraman dan Ketertiban, yang dipimpin Jenderal Prayuth.

Diantaranya Majelis Nasional, Kabinet atau Dewan Menteri, Dewan Reformasi Nasional untuk menyusun Undang-Undang, dan Komite untuk menyusun konstitusi baru.
 
Perdana Menteri akan ditunjuk oleh Majelis ini dan bisa dipecat oleh militer.
 
Dewan itu juga bisa mengambil tindakan apapun yang dilihatnya sesuai atas nama ketertiban dan keamanan nasional dan memberikan amnesti pada setiap tindakan militer di masa lalu maupun  masa depan.

Panitan Wattanayagorn dari Universitas Chulalongkorn Bangkok dulu adalah penasihat bekas Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva.

“Para perancang konstitusi menegaskan bahwa Pasal 44 secara khusus tidak akan dilaksanakan atau diterapkan kecuali dalam keadaan darurat atau dalam krisis.”

Dan dia melihat ada harapan dalam lembaga baru yang merancang Undang-undang dan konstitusi baru.
 
Nantinya akan ada beberapa konsultasi dengan provinsi-provinsi di luar Bangkok.

“Mereka adalah tiga struktur atau lembaga baru yang pada gilirannya akan melaksanakan berbagai fungsi politik untuk membuka jalan agar kondisi kembali normal dan digelarnya pemilu.”
 
Tapi Pavin Chachawal-pongpun tidak yakin.

“Pada akhirnya kita berbicara tentang kediktatoran nyata yang akan kita lihat di Thailand untuk beberapa waktu.”
 
Q. Ada beberapa pertanyaan yang muncul, soal siapa yang akan ditunjuk Perdana Menteri. Saat ini, Jenderal bisa menjadi Perdana Menteri, Menteri Pertahanan atau tetap sebagai Panglima Angkatan Darat, meski akan pensiun bulan Oktober nanti. Dalam semua hal, saya kira dia  diharapkan akan tetap menjadi kekuatan nyata di Thailand. Apakah Anda setuju?
 
“Tidak bisa disangkal kalau Prayuth Chan-ocha menjadi orang paling penting saat ini dan dia menunjuk dirinya sebagai Perdana Menteri berikutnya.”

Q. Anda terdengar cukup pesimistis. Apakah Anda tidak melihat ada kemajuan dalam pemulihan demokrasi, bahkan yang kecil sekalipun? Lalu bagaimana dengan janji Jenderal yang akan melaksanakan pemilu tahun depan?

“Maafkan saya kalau terdengar pesimistis. Tapi Prayuth Chan-ocha sudah menyatakan kalau Konstitusi Sementara ini tidak akan melalui referendum. Menurut saya orang Thai mau tak mau harus hidup dengan konstitusi ini karena takut ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara.”

Setelah komite dibentuk, mereka punya waktu 10 bulan untuk menyusun konstitusi baru.



Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 14

Pancasila Merajut Keberagaman Indonesia

Kabar Baru Jam 13

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11