CERITA

Menguak Tragedi 65 Lewat Simposium

"Harapan akan adanya pengungkapan kebenaran datang dari para korban dan penyintas. "

Kasus pembantaian 1965/1966 tak jua diakui pemerintah Indonesia, meski sudah setengah abad berlalu.

Tapi untuk kali pertama, korban dan pelaku yang mengetahui peristiwa itu dipertemukan dalam sebuah simposium. Harapan akan adanya pengungkapan kebenaran datang dari para korban dan penyintas.

Tak hanya itu, seperti yang dilaporkan para jurnalis KBR, ada harapan simposium ini akan menjadi batu loncatan untuk proses rekonsiliasi yang lebih luas.

Pembantaian 1965 digambarkan sebagai salah satu kejahatan terburuk di abad ke-20. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut, jumlah korban tewas mencapai 500 ribu jiwa. Sementara Amnesty Internasional menyebut 1,5 juta orang mati.

Tragedi itu bermula dari terbunuhnya enam jenderal Angkatan Darat yang disusul kudeta oleh Soeharto terhadap Sukarno.

Dan PKI dijadikan tumbal dalam peristiwa itu.

Sumini, Ketua Ranting Gerwani –organisasi underbow PKI di Pati, Jawa Tengah, dipenjara lebih dari enam tahun.

“Tiap pemeriksaan, kaki ditindih sama kaki meja. Terus introgratrator duduk diatas meja sampai saya tidak sadar. Itu sering,” kisah Sumini.

Selama lebih dari setengah abad, peristiwa 1965 tetap menjadi masalah yang sangat sensitif. Kebenaran mengenai apa yang terjadi sebenarnya terus dibungkam.

Dengan propaganda anti-komunis, generasi muda Indonesia tumbuh dengan pemahaman bahwa pembantaian itu adalah tindakan heroik dan dibenarkan.

Bahkan, karena stigma PKI itu pula, jutaan orang tak bisa bekerja di pemerintahan; semisal menjadi PNS atau tentara. Itu berlaku kala kakek-nenek atau orangtua mereka keturunan atau orang yang dituduh tersangkut PKI.

Itu mengapa simposium yang berlangsung pekan ini di Jakarta sangat penting.

Acara yang berlangsung selama dua hari itu merupakan forum publik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini karena korban dan pelaku dipertemukan untuk kali pertama.

Di acara itu, kesaksian tentang eksekusi massal, penculikan hingga pemerkosaan, muncul. Dan korban serta penyintas, diberi kesempatan menceritakan kisah mengerikan itu secara terbuka.

Begitu pula dengan pelaku –tentara, yang mengakui adanya keikutsertaan organisasi Islam dan sipil dalam pembantaian itu.

Agus Widjojo, penggagas symposium mengatakan, meski masih ada ketegangan tapi akhirnya negara bersedia mendengarkan.

“Kami berharap bisa mempertemukan dua belah pihak yang terkait langsung. Baik yang dulu punya peran di instansi pemerintah dan, yang menjadi korban dari keluarga eks anggota PKI. Tapi dengan penolakan yang banyak, dinamika ini sangat tinggi.”

Sokongan pemerintah dalam symposium ini memunculkan harapan; bahwa korban dan pelaku bisa berujung pada rekonsiliasi.

Tapi begitu simposium dimulai ada garis jelas yang sudah ditarik; bahwa pemerintah tak akan meminta maaf.

“Tidak akan ada pikiran bahwa pemerintah akan minta maaf ke sini, minta maaf ke sana. Kami tidak sebodoh itu. Saya ingin katakan pada Anda yang punya pikiran itu, kami tahu apa yang akan kami lakukan, dan itu yang terbaik buat negeri ini,” tegas Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan.

Selama bertahun-tahun pemerintah enggan mengakui dan meminta maaf atas pembantaian 1965.

Beberapa kali diskusi tentang peristiwa itu juga dibubarkan.

Sementara berkas penyelidikan Komnas HAM tentang tragedy 65 tak kunjung ditindaklanjuti Kejaksaan Agung sejak 2012 silam. Berkali-kali Kejaksaan Agung beralasan, bukti kurang.

Sejumlah pegiat HAM khawatir, simposium ini digunakan untuk membungkam pengungkapan kebenaran 1965.

Dolorosa Sinaga, Ketua Panitia Penyelenggara Pengadilan Rakyat Internasional (IPT).

“Kita harus juga mendorong pemerintah agar tidak menggunakan simposium ini sebagai alat untuk menyatakan kepada publik bahwa persoalan kasus 65 sudah selesai. Itu tidak bisa kami terima, bahwa kami, masyarakat sipil, maupun keluarga korban, akademisi, akan terus mendorong dan mendesak pemerintah menyelesaikan kasus 65.” Kata Dolorosa.

• Reporter KBR
• simposium tragedi 1965
• tragedi65
• simposium 65
• simposium65