Rumah Petani Dibakar untuk Proyek Resor di Kamboja

Banyak warga yang memilih untuk bertahan dan melawan.

INDONESIA

Sabtu, 26 Apr 2014 22:25 WIB

Author

Borin Noun

Rumah Petani Dibakar untuk Proyek Resor di Kamboja

Kamboja, perampasan tanah, Union Development Group

Saat ini pukul 8 pagi.


Keluarga-keluarga yang tinggal di distrik Kiri Sakor berhamburan dari rumah mereka.


Perusahaaan Union Development Group yang dibekingi militer membakar rumah warga. 


Ini merupakan aksi kekerasan yang dilakukan militer baru-baru ini di distrik itu. 


Anak-anak menangis, sementara orangtua melawan anggota militer yang berbaris masuk ke daerah mereka sambil membawa senjata.


Hampir dua ribu keluarga tinggal di sini sejak 1980an.


Salah satunya adalah Prak Sareth yang berusia 30 tahun dan bekerja sebagai petani.


Ia mengatakan lahannya seluas 20 hektar dirampas perusahaan Tiongkok itu tahun lalu dan kini giliran rumah mereka yang dibakar. 


“Ini tanah peninggalan orangtua kami untuk anak-anak mereka. Tapi sekarang tanah ini dirampas. Perusahaan hanya memberi kami sebidang tanah kecil. Tapi ini tidak cukup untuk ditanami pisang dan padi seperti dulu. Bagaimana kami bisa hidup.”


Pohon bakau dan pegunungan di Kiri Sakor dan Botum Sakor ditebangi dan dibersihkan...sementara rumah-rumah dibakar.


Sebuah perusahaan Tiongkok bernama Union Development Group berencana mengubah daerah itu menjadi resort turis raksasa yang meliputi 45 ribu hektar konsesi gabungan yang berikan pada 2008.


Perusahaan itu memegang izin sewa selama 99 tahun daerah yang direncanakan akan dibangun proyek resort senilai 45 triliun Rupiah. 


Beberapa keluarga sudah dipindah ke daerah relokasi...


Tapi Preap Ratha berkeras akan tinggal di sini, meski sudah kehilangan rumahnya. 


“Kami akan berjuang sampai mati. Kami tidak akan meninggalkan tanah pertanian dan pekerjaaan kami. Jika kami memutuskan untuk pergi, kami akan kelaparan dan anak-anak kami tidak akan bisa hidup.”


Chan Sithan dari sebuah Forum LSM yang mengawal kasus ini.


Ia mengatakan aksi penumpasan militer dan pembakaran rumah warga itu termasuk pelanggaran hak manusia serius. 


“Menurut saya ini buruk untuk catatan HAM kita. Menggunakan militer untuk membakar rumah penduduk adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan melanggar hukum. Militer tidak boleh membela perusahaan swasta. Ini termasuk pelanggaran HAM serius.”


Tapi juru bicara distrik Kiri Sakor, Khim Chandy mengatakan tidak ada yang salah dengan tindakan militer itu. 


“Ini karena warga menolak pergi dan ingin tetap tinggal tanpa dukungan dari pemerintah setempat. Kami meminta pemerintah pusat untuk membolehkan mereka tinggal di sekitar daerah tersebut, tapi pemerintah tidak memberikan izin.”


Kembali ke distrik Kiri Sakor, banyak petani yang tetap tinggal untuk mempertahankan tanah dan rumah mereka.


Salah seorang petani bernama So Sambath meminta Perdana Menteri untuk mengkaji ulang keputusannya. 


“Pihak berwenang datang dan memukuli warga. Mereka membakar rumah-rumah kami dan memaksa kami pergi tanpa menerima kompensasi yang layak. Sekarang kami tidak punya makanan untuk anak-anak kami. Kami ingin Perdana Menteri menyelesaikan krisis ini.”


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Eps.6: Kuliah di Perancis, Cerita dari Dhafi Iskandar

Insiatif Masyarakat untuk Wujudkan Hunian yang Layak

Inisiatif Masyarkat untuk Wujudkan Hunian yang Layak

Inisiatif Masyarakat untuk Wujudkan Hunian yang Layak

Inisiatif Masyarakat untuk Wujudkan Hunian yang Layak