Korea Selatan Penjarakan Pria yang Secara Moral Tolak Tugas Militer

Tidak ada alasan bagi mereka yang keberatan bergabung dengan militer.

INDONESIA

Sabtu, 19 Apr 2014 17:10 WIB

Author

Jason Strother

Korea Selatan Penjarakan Pria yang Secara Moral Tolak Tugas Militer

Korea Selatan, Kim Ju-hwan, wajib militer, keyakinan, Jason Strother

Kim Ju-hwan menghadapi masa depan yang tidak pasti. 


Mahasiswa berusia 24 tahun ini dihukum satu tahun penjara karena menolak bergabung dengan militer Korea Selatan.


Ia mengajukan banding ke Mahkamah Agung dan sedang menunggu keputusan mereka. 


Sebagai jemaat Saksi Yehova, secara moral agama Kim menentang perang. 


“Berdasarkan apa yang saya pelajari di Injil, saya anti wajib militer. Ada sebuah ayat yang mengatakan kasihilah musuhmu. Itu keyakinan saya dan itulah yang saya akan lakukan.”


Semua pria Korea Selatan yang berbadan sehat harus ikut wajib militer selama dua tahun. 


Tapi bagi mereka yang anti-wajib militer, seperti Kim Ju-hwan, ada tugas alternatif yang tidak mengharuskan pelatihan militer.


“Ada tugas-tugas di militer yang tidak mengharuskan Anda berada di garis depan, seperti bekerja di kantor. Tapi meski begitu, Anda masih harus melewati lima pekan pelatihan dasar dan ini yang saya dan orang lain yang anti wajib militer keberatan. Menurut saya, jika pelatihan itu diganti dengan kegiatan lain, maka kami tidak ada masalah.”


Dalam laporan 2013, Komisioner Tinggi PBB urusan HAM menyampaikan keprihatinannya kepada negara-negara yang tidak mengakui anti-wajib militer.


Data PBB dari Saksi Yehova menunjukkan, Korea Selatan paling banyak memenjarakan orang yang anti-wajib militer. 


Kementerian Pertahanan Korea Selatan menolak permintaan wawancara mengenai anti-wajib militer.


Tapi Juru Bicara Kemenhan, Kim Min-seok menulis surat elektronik yang menyatakan ketegangan dengan Korea Utara adalah alasan mengapa kebijakan militer tidak akan diubah. 


Pejabat itu menulis sebagian besar warga Korea Selatan ingin mempertahankan kebijakan wajib militer saat ini. 


Tapi Lee Jae-seong, seorang profesor hukum di Universitas Konkuk Seoul mengatakan militer dan pemerintah Korea Selatan bersikap kolot. 


“Di masa lalu, masyarakat berpikir untuk menjadi seorang laki-laki, seseorang harus menyelesaikan dinas militer. Tapi hari ini, masyarakat tidak lagi merasa seperti itu. Seseorang masih bisa menjadi pria sejati bahkan jika mereka melakukan layanan alternatif. “


Buktinya, Lee merujuk sebuah survei terbaru yang menunjukkan 68 persen responden mendukung penerapan layanan sipil alternatif untuk anti-wajib militer. 


Angka ini meningkat dari jajak pendapat sebelumnya, yaitu sekitar 44,3 persen. 


Meski begitu, beberapa pendukung mengatakan orang anti-wajib militer masih menghadapi diskriminasi setelah mereka keluar dari penjara. 


Lee Bal-rae mengepalai divisi Perbaikan Kebijakan dan Legislasi di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea Selatan.


“Ada banyak prasangka terhadap orang anti-wajib militer. Banyak yang menganggap mereka sebagai penjahat. Mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan terutama di sektor publik.”


Komnas HAM Korea Selatan baru-baru ini membuat film yang menggambarkan kehidupan keluarga yang menolak wajib militer. Pembuatan film ini bertujuan untuk mempengaruhi pendapat masyarakat dan anggota parlemen. 


Film ini didasarkan pada kisah nyata Kim Ji-kwan, dua saudara lelaki dan ayahnya, yang semuanya dipenjara karena menolak untuk ikut wajib militer. 


Kim mengatakan, dirinya dan laki-laki lain dalam keluarganya melakukan hal yang benar dengan masuk penjara karena keyakinan mereka. 


Tapi, jika suatu hari dia punya anak laki-laki, ia tidak akan mengharuskannya meneruskan tradisi.


“Saya akan mengajarkan nilai-nilai seperti mengasihi sesama manusia atau musuh pada anak saya. Tapi keputusan akhir akan saya serahkan kepadanya.”


Dia berharap akan segera tiba di mana pria Korea Selatan tidak perlu lagi membuat keputusan itu. 


Dan perubahan itu bisa terjadi jika keputusan Mahkamah Agung mendukung Kim Ju-hwan. 


“Awalnya saya, teman-teman dan keluarga khawatir. Tapi saya pikir semua penantian ini berarti hakim benar-benar mempertimbangkan kasus saya.”


Kim mengaku tidak peduli dengan putusan Mahkamah Agung, iman akan membantunya melewati polemik ini. 


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Program Siswa Asuh Sebaya Bantu Pelajar Berstatus Ekonomi Kurang Mampu

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Let's Happy Be Healthy with Mima Shafa

WHO Sediakan Jutaan Unit Tes Cepat COVID bagi Negara Miskin