Wartawan Myanmar Kutuk Upaya Terbaru Pemerintah Kendalikan Media

Wartawan Myanmar menikmati kebebasan lebih setelah dihapuskannya Dewan Sensor secara resmi Januari lalu. Tapi baru-baru ini, pemerintah mengumumkan rancangan undang-undang baru tentang percetakan dan penerbitan.

INDONESIA

Kamis, 11 Apr 2013 14:11 WIB

Author

Moe Moe

Wartawan Myanmar Kutuk Upaya Terbaru Pemerintah Kendalikan Media

Burma New Media Law, Moe Moe, Press Freedom

Wartawan Myanmar menikmati kebebasan lebih setelah dihapuskannya Dewan Sensor secara resmi Januari lalu.

Tapi baru-baru ini, pemerintah mengumumkan rancangan undang-undang baru tentang percetakan dan penerbitan.

RUU itu diajukan beberapa hari sebelum Pemerintah mengizinkan terbitnya harian swasta di negeri tersebut.

Sekelompok wartawan dari Perhimpunan Wartawan Independen membaca pernyataan tuntutan penarikan RUU tentang percetakan dan penerbitan.

Pemerintah merancang RUU itu untuk menggantikan aturan kejam yang digunakan untuk membungkam pembangkang di era junta militer.

Bekas tahanan politik dan wartawan Zaw Thet Htwe mengatakan, RUU itu akan dipakai pemerintah untuk kembali mengendalikan media.

“Kami terus berkomunikasi dengan Kementerian Informasi. Tapi mereka mengajukan RUU ke parlemen tanpa minta pendapat kami. Parlemen terlanjur menerima RUU itu. Jadi tak mungkin menghapusnya. Hari ini, kami wartawan meminta penghapusan sejumlah pasal di RUU itu.”

RUU itu melarang penerbitan tulisan yang dapat “mengganggu ketertiban, memantik keonaran, atau melanggar konstitusi”.

RUU itu juga mensyaratkan semua penerbit mendaftarkan diri pada pemerintah. Jika tidak, kurungan enam bulan atau denda sekitar  Rp 110 juta menanti Anda.

Aktivis politik Ko Pyone Cho berkampanya menentang RUU itu.

“Kita akan menghadapi masalah karena RUU itu melarang kritik pada konstitusi. Jika kita ingin menuju masyarakat demokratis, terkadang kita harus mengkritik konstitusi, jika perlu. Jika mereka tidak mengizinkan kami menerbitkan dengan mesin cetak, kami akan dipaksa menerbitkan artikel dengan tulisan tangan.”

Kata dia, RUU ini adalah langkah awal Pemerintah untuk membungkam jurnalis.

Para jurnalis mengatakan, mereka hanya akan menerima Undang-undang Media baru yang dirancang Dewan Pers Burma. Anggota senior dewan itu Phay Myint.

“Melalui RUU yang diusulkan, petugas pendaftaran berhak menghakimi penerbitan sebelum mengeluarkan izin. Padahal itu tugas pengadilan, bukan tugas pegawai pemerintah. Ahli hukum mesti melihat ini melanggar Konstitusi. Jadi, kami bisa menyimpulkan, RUU itu bertentangan dengan Konstitusi. ”

Menurut Phay Myint, jika Burma ingin menjadi negara demokratis, negara membutuhkan pers bebas.

Myanmar kehilangan kebebasan pers di bawah junta militer.

Pemerintah junta militer memakai Undang-undang Pendaftaran Penerbitan dan Percetakan tahun 1962 untuk membungkam pembangkang. Undang-undang itu mengharuskan semua penerbitan mendaftarkan dan mengumpulkan salinan pada Dewan Sensor.

Tapi setelah serangkaian kritik pedas, Pemerintah akhirnya membekukan pembahasan RUU ini.

“UU Media tahun 1962 itu buruk sekali. Kami tak bisa menulis yang kami mau. RUU yang baru tampak sedikit lebih lunak. Tapi, RUU itu berpotensi punya lebih banyak larangan ketimbang hukum yang sekarang. Kami tak mau lagi ada hukum yang menekan media.”



Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Saga Akhir Pekan KBR

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18