Apakah Masyarakat ASEAN Menguntungkan Warganya?

Tahun depan, 10 negara yang membentuk Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN berjanji untuk bersatu menjadi pasar regional dan basis produksi tunggal.

INDONESIA

Selasa, 25 Mar 2014 17:37 WIB

Author

KBR68H

Apakah Masyarakat ASEAN Menguntungkan Warganya?

Indonesia, ASEAN, Masyarakat ASEAN, KBR68H

Tahun depan, 10 negara yang membentuk Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara  atau ASEAN berjanji untuk bersatu menjadi pasar regional dan basis produksi tunggal.


Tujuannya untuk menciptakan kawasan bebas distribusi barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal.


Apakah penyatuan ini menguntungkan mayoritas penduduk yang tinggal di kawasan ASEAN ?


Kami mempertemukan para pakar di bidangnya untuk hadir dalam diskusi “ASEAN on the move,” kerja sama Asia Calling dan ASEAN Foundation.


Mewakili ASEAN, Danny Lee, Direktur urusan Pengembangan Masyarakat di Sekretariat ASEAN dan Septania Kadir, Kepala Program di ASEAN Foundation.


Juga hadir aktivis buruh migran Irene Fernandez, Direktur Eksekutif Tenaganita dan aktivis hak asasi manusia Debbie Stothard, pendiri dan Koordinator Jaringan Alternatif ASEAN di Burma.


Dan terakhir adalah pengusaha multi-media Ardian Elkana.


Berikut ini adalah kutipan dari diskusi tersebut. Danny Lee dari Sekretariat ASEAN memaparkan soal peluang keluarga yang baru bersatu ini, ASEAN.




“Jika kita melihat pertumbuhan ekonomi di ASEAN dalam beberapa tahun terakhir, pengaruh FDI akan menjawab banyak pertanyaan. Jadi Anda merasa aman dalam komunitas keluarga. Ketika kita berbicara tentang masyarakat ekonomi, akan ada peluang khusus. Dan munculnya peluang akan menimbulkan tantangan.”


Menurut Septania Kadir, Kepala Program di ASEAN Foundation, pembentukan masyarakat ASEAN bertujuan untuk memenuhi impian para pendirinya.


“Ketika kita berbicara tentang ASEAN, kita harus terlebih dahulu melihat persoalan mendasar ASEAN ... yaitu masyarakatnya. Karena kita sedang membangun masyarakat ASEAN dan dimulai dari warganya. Saya pikir bagian terpenting dalam membangun masyarakat ASEAN adalah membuat masyarakat akar rumput paham tentang ASEAN. Dan saya pikir ini belum banyak kita lakukan. Saling pengertian harus kita kembangkan.”


Tapi mengapa kita harus peduli dengan ASEAN?


“Karena inilah mimpi para pendiri ASEAN pada 1967. Yang ingin masyarakatnya saling dekat satu sama lain dan saling memahami. Orang Eropa selalu mengatakan "Saya Eropa" untuk merujuk Uni Eropa. Maka suatu hari kita akan berkata "Saya orang ASEAN.” Itulah yang ingin kita dengar dalam waktu dekat.”


Ardian Elkana adalah seorang pengusaha multimedia regional. Dia juga ketua komite tetap bidang multimedia, animasi dan game di Kamar Dagang dan Industri Indonesia.


Sebagai pengusaha, apa yang Anda lihat dari keluarga ASEAN yang bersatu?


“Pertama-tama, bisnis saya adalah bisnis tanpa batas. Multimedia secara alamiah adalah tanpa batas. Saya tidak tahu seberapa besar kebijakan ini mempengaruhi bisnis saya. Tapi ini akan berpengaruh pada pergerakan tenaga kerja. Bisa jadi lebih mudah. Tapi saya pikir pekerja di Indonesia akan lebih mudah berpindah-pindah.”




Pergerakan orang menjadi perhatian utama Irene Fernandez dari Tenaganita, khususnya pekerja rumah tangga dan konstruksi. 


Bagaimana Anda melihat keluarga ASEAN bersatu ini? Apakah para pekerja bisa mendapatkan hak yang lebih baik?


“Jika Anda melihat pekerja migran, yang jumlahnya jutaan di kawasan ASEAN saja, mereka adalah salah satu pekerja yang paling banyak dieksploitasi di kawasan ASEAN. Bagaimana kita bisa mengklaim berorientasi pada masyarakat, jika kita tidak bisa paham atau menyediakan hak-hak dasar para pekerja. Hak itu seperti hari libur atau pengakuan terhadap pekerjaan pekerja rumah tangga. ASEAN yang berorientasi pada masyarakat menjadi pertanyaan besar. "


Debbie Stothard adalah pendiri Jaringan Alternatif ASEAN di Burma sekaligus koordinatornya. Dia menjelaskan mengapa ada kebutuhan untuk menciptakan alternatif di kawasan ini.


“Bagi banyak orang di ASEAN, mereka melihat pemerintah ASEAN tidak hanya menindas warga negaranya sendiri, tapi membantu pemerintah negara ASEAN lainnya untuk menindas warga negara mereka. Jadi, ketika Danny bicara soal masyarakat yang merasa aman berada di ASEAN, ini hal penting. Kami masih merasa tidak aman. Jika Anda seorang Muslim atau Rohingya di Burma, Anda tidak aman. Jika Anda seorang ateis di Indonesia, Anda tidak aman. Jika Anda seorang blogger di Vietnam, Anda tidak aman. Jika Anda seorang petani di Kamboja, Anda tidak aman. Jika Anda seorang pengungsi atau migran tidak berdokumen, di bagian manapun di ASEAN, Anda pasti tidak aman.”


Tapi Danny Lee dari Sekretariat ASEAN menunjukkan bukti bahwa masyarakat merasa aman berada di kawasan ini.


“Kita bicara tentang keselamatan ... apakah saya merasa aman di ASEAN? Penduduk ASEAN mencapai 600 juta orang. Jika kita tidak merasa aman, angka bepergian ke negara-negara ASEAN tidak akan meningkat. Saya mengakui ada kelompok anggota masyarakat tertentu yang mungkin tidak diterima di negara ASEAN tertentu. Tapi jika dikatakan Anda tidak merasa aman di ASEAN, saya mohon untuk dibedakan. Saya merasa sangat aman di Indonesia, saya merasa sangat aman di Kamboja, bahkan di semua negara yang saya kunjungi.”

 

Debbie Stothard menilai penting untuk melanjutkan proses integrasi di dalam negara-negara anggota ASEAN dengan cara apapun. 


Dia menambahkan, masyarakat sipil telah bekerja sama soal isu-isu regional ... tetapi mereka juga membutuhkan kemauan politik yang kuat dari pemerintah ASEAN.


“Kita perlu komitmen terhadap supremasi hukum ... hukum yang berpihak pada masyarakat, adil dan konsisten pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.”


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Masyarakat Sipil Tolak Rencana Presiden Menghidupkan Jabatan Wakil Panglima TNI