Di Nepal, Beras Subsidi Pemerintah Jadi Alat Meraih Suara Politik

Petugas di kantor makanan itu menunjukkan dokumen yang mengarahkan petugas kantor itu untuk memberikan beras pada orang yang mendukung partai politik mereka.

INDONESIA

Senin, 12 Jan 2015 11:47 WIB

Author

Rajneesh Bhandari

Di Nepal, Beras Subsidi Pemerintah Jadi Alat Meraih Suara Politik

Nepal, makanan, beras, korupsi, Rajneesh Bhandari

Setiap tahun terjadi paceklik beras di pedesaan Nepal. Pemerintah Nepal telah menjual beras bersubsidi di daerah-daerah terpencil untuk mengurangi penderitaan masyarakat. Tapi investigasi Asia Calling KBR menemukan ada salah urus dan manipulasi politik dalam distribusi beras itu.

Moga Bohara harus berjalan selama tiga hari untuk tiba di pusat beras tingkat distrik. Janda dan ibu dari lima anak ini ingin membeli beras dengan harga murah. 

Setelah 10 hari berada di kota kecil Simikot itu, dia mendapat 1 karung beras seberat 30 kilogram. Dia mengaku beras ini tidak cukup untuk satu bulan.
 
“Banyak masalah yang kami hadapi di daerah terpencil. Meski kami datang ke distrik Simikot tapi tetap sulit dapat beras. Kami merasa tertipu dan merasa diabaikan oleh negara,” kata Moga.

Moga membeli beras itu seharga enam ribu rupiah, seribu rupiah lebih murah dari harga normal.

Banyak orang yang saya tanyai di kota ini mengatakan toko yang dikelola pemerintah itu kerap kehabisan beras.

Penyebabnya perusahaan beras Nepal hanya mengirimkan 12,9 metrik ton beras ke Humla setiap tahun. Padahal kebutuhan masyarakat tiga kali lipatnya.

Rani Pariyar berasal dari desa Thehe. Untuk tiba di Simikot dia harus berjalan kaki selama satu hari.

“Sering kali kami pulang dengan tangan kosong. Bahkan kadang kami harus berkelahi untuk mendapatkan makanan. Dan toko yang menjual beras juga sering tutup,” kata Rani. 

Gambaran ini sangat berbeda dengan apa yang dikatakan politisi di Kathmandu.

Pemerintah Nepal mengatakan lewat perusahaan berasnya, pemerintah telah mendistribusikan beras murah di 23 distrik sejak 1970an.

Program itu didukung pemerintah Jepang sejak tahun 70an yang telah menggelontorkan dana lebih dari Rp 1,2 triliyun.

Karnajit Budathoki, pemimpin Maoist lokal mengklaim sistem distribusi beras itu korup. Katanya, “Mereka yang punya akses ke politik, pemerintahan dan bisnis bisa mendapatkan makanan dengan mudah ketimbang rakyat biasa. Terjadi penyimpangan dalam distribusi makanan.”

Kepala departemen Perusahaan Beras Nepal, Bhim Thapa, mengakui telah terjadi ‘salah urus’.

“Ada tuduhah terkait salah urus dalam distribusi beras. Sulit untuk mendistribusikannya sesuai permintaan. Kami sangat dipengaruhi oleh politik. Partai-partai politik cenderung mengontrol distribusi sesuai kepentingan mereka,” ujarnya.

Seorang petugas di kantor makanan itu menunjukkan pada saya dokumen yang mengarahkan petugas kantor itu untuk memberikan beras pada orang yang mendukung partai politik mereka. Terutama yang mendukung mereka pada pemilu terakhir.

Laporan pemerintah baru-baru ini menyebutkan empat dari 10 anak di Humla mengalami malnutrisi.

Tirtha Raj Rokaya, bekas sekretaris Komite Pengembangan Desa, yakin pemerintah seharusnya membelanjakan lebih banyak uang untuk membantu petani agar bisa menghasilkan lebih banyak beras.

“Teknologi pertanian modern tidak diterapkan dan produksi pertanian lokal tidak dimodernisasi. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa ada krisis pangan di distrik,” kata Tirtha.

Untuk saat ini Rani Pariyar dari desa Thehe akan tetap bergantung pada beras pemerintah.

“Kami terpaksa membuat anak-anak tidur tanpa makan dua kali atau tiga kali dalam sebulan,” ungkap Rani.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Persiapan Pemerintah Jawa Barat Hadapi New Normal