Bagikan:

HAM Masuk Kurikulum Sekolah di Pakistan

Mulai 2015, pelajaran hak asasi manusia akan masuk ke kurikulum sekolah di Pakistan.

INDONESIA

Senin, 27 Jan 2014 15:14 WIB

HAM Masuk Kurikulum Sekolah di Pakistan

Pakistan, hak asasi manusia, kurikulum, pendidikan, Naeem Sahoutara & Shadi Khan Saif

Zubair Ali Khaskheli adalah pengacara yang mengajukan petisi untuk mendorong pemerintah untuk mengajarkan hak asasi manusia di sekolah.

“Jika Anda melihat kurikulum pelajaran yang diberikan di sekolah-sekolah Pakistan, tidak ada yang mengandung konsep hak asasi manusia yang mendasar. Soal ini kurang sekali. Menurut saya ini sangat penting diajarkan guna mempromosikan aturan hukum. Karena ketika masyarakat tahu hak-haknya mereka akan memperjuangkannya dan hukum akan ditegakkan.”

Bulan lalu, Pengadilan Tinggi Sindh memerintahkan pemerintah untuk memperkenalkan hak asasi manusia sebagai mata pelajaran di sekolah umum.

Dan ini akan mulai diajarkan di kelas 5 pada 2015.

Zubair Ali Khaskheli yakin jika kesadaran akan HAM sudah ada sejak dini, kelak bakal tercipta toleransi dan perdamaian.

“Bila Anda mempelajari sesuatu di usia muda maka itu bisa membentuk karakter Anda. Baru setelah itu Anda siap dan memperjuangkannya.”

Amnesty International sudah lama prihatin dengan pelanggaran HAM di Pakistan.

Di antaranya kasus penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, kematian dalam tahanan, penghilangan paksa dan eksekusi tidak berdasarkan hukum yang seringkali terjadi.

Kementerian Hak Asasi Manusia melaporkan ada lebih dari 8000 kasus pelanggaran HAM selama 20 tahun terakhir di negeri itu – paling banyak terjadi di Provinsi Sindh.  



Zohra Yusuf adalah ketua Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan.

“Kami menerbitkan laporan tahunan. Ini mencakup soal hak anak, perempuan, tenaga kerja, apa yang terjadi dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat. Jadi, menurut saya semua bentuk hak telah dilanggar. Orang ditangkapi karena diduga sebagai militan dan akhirnya menghilang. Terjadi banyak penghilangan di Swat setelah operasi militer di sana.”

Komisi itu ingin melihat upaya serius pemerintah untuk melaksanakan putusan pengadilan.

“Harus dibentuk panel yang bisa membuat rekomendasi kepada pemerintah. Rekomendasi itu dibuat setelah meninjau kurikulum, memperkenalkan konsep ini di tingkat yang tepat dan pada tahap apa pelajaran ini bisa diperkenalkan. Saya pikir banyak konvensi internasional yang juga perlu diperkenalkan. Dan tentu saja kami akan mendukung inisiatif ini.”

Menteri Hak Asasi Manusia Sindh Nadia Gabol, mengatakan pemerintah telah menggarap inisiatif selama bertahun-tahun.

“Kita perlu menyebarkan kesadaran soal HAM ini pada masyarakat kelas menengah, orang berpendidikan rendah dan orang yang tidak tahu hak-haknya.  Saya akan memastikan pelajaran HAM ini tidak hanya diajarkan di sekolah swasta namun juga sekolah negeri, tempat anak-anak dari kelas menengah belajar.”

Sebagai seorang guru sekolah, Shabana Majid mengaku mereka sudah siap.

“Ini keputusan yang bagus. Ini akan membuat siswa sadar akan hak-hak mereka sejak dini. Kami juga mengajarkan mereka tentang hidup damai. Selama ini yang kami ajarkan sudah ketinggalan jaman. Harus ada hal-hal baru yang dimasukkan dalam kurikulum sebagai bekal menghadapi tantangan jaman sekarang.”



Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

100 Hari Kerja Menteri ATR/BPN, Reforma Agraria Belum Memihak Petani

Most Popular / Trending