Survei LSI: Kepercayaan Publik Atas Kemampuan Jokowi Atasi Pandemi Turun Tajam

"Jadi untuk pertama kalinya selama masa pandemi ini, pada bulan Juni kita menemukan bahwa tingkat kepercayaan kepada Presiden itu di bawah 50 persen."

BERITA

Senin, 19 Jul 2021 10:43 WIB

Author

Wahyu Setiawan

Survei LSI: Kepercayaan Publik Atas Kemampuan Jokowi Atasi Pandemi Turun Tajam

Ilustrasi: Presiden Jokowi bagikan langsung sembako dan paket obat di Jakarta Utara, Kamis (15/07). (Setpres)

KBR, Jakarta-     Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan, tingkat kepercayaan masyarakat pada kemampuan Presiden Joko Widodo menangani pandemi Covid-19 menurun. Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, tingkat kepercayaan itu menurun tajam selama empat bulan terakhir.

"Dari Februari 2021 ke Juni 2021. Dari 56 turun ke 43 (persen). Jadi untuk pertama kalinya selama masa pandemi ini, pada bulan Juni kita menemukan bahwa tingkat kepercayaan kepada Presiden itu di bawah 50 persen. Ini juga menjadi satu hal yang saya kira penting untuk memahami misalnya bagaimana kelancaran dari program penanganan wabah ini seperti PPKM Darurat yang sedang dijalankan sekarang ini," kata Djayadi dalam konferensi pers daring, Minggu (19/7/2021).

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menilai, rendahnya tingkat kepercayaan itu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program yang dijalankan pemerintah. Apalagi dalam enam bulan terakhir, terjadi tren penurunan tingkat kepuasan. Meski secara angka mayoritas masyarakat masih puas terhadap kinerja Jokowi.

"Saya kira tingkat kepercayaan pada pemerintah itu penting untuk menjalankan program-program seperti vaksinasi ataupun program pembatasan sosial seperti PPKM Darurat. Kalau itu tidak ditangani dengan baik, maka itu akan menjadi problem," ujarnya.

Hasil survei juga menemukan bahwa terjadi tren pemburukan persepsi masyarakat mengenai kondisi ekonomi dalam enam bulan terakhir. Artinya, kondisi ekonomi masyarakat semakin tertekan.

Djayadi menilai, situasi ini bisa membuat masyarakat enggan mematuhi aturan pembatasan jika tak ada jaminan pemenuhan ekonomi.

"Ini artinya bahwa apabila PPKM Darurat dilaksanakan, masyarakat yang lebih tertekan secara ekonomi mungkin akan memiliki keengganan lebih tinggi untuk menjalankan atau mematuhi PPKM Darurat. Karena itu akan membatasi mobilitas, kalau mereka tidak diberi jalan keluar dari sudut pandang ekonomi," ujarnya.

Survei ini dilakukan dengan metode wawancara kepada 1.200 responden melalui telepon, pada 20-25 Juni 2021. Ribuan responden tersebar dari seluruh Indonesia.

Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - INDEX

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Lambannya Pencairan Bansos di masa PPKM Darurat

Kabar Baru Jam 8

Platform Para Pekerja untuk Saling Berbagi

Kabar Baru Jam 10