Bagikan:

KNTI Minta Penguatan Pengawasan Distribusi Solar Subsidi

"BBM bersubsidi untuk nelayan, solar. Tetapi penyerapannya itu sangat rendah, di bawah 30 persen. Sedangkan di lapangan banyak nelayan tidak bisa mengakses BBM bersubsidi"

NASIONAL

Senin, 28 Mar 2022 19:17 WIB

KNTI Minta Penguatan Pengawasan Distribusi Solar Subsidi

Antrean pengisian solar bersubsidi untuk nelayan di SPBU Limbangan, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (19/3/22). (Foto: Antara/Dedhez Anggara)

KBR, Jakarta- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta pemerintah memperkuat pengawasan distribusi solar subsidi.

Menurut Ketua Harian KNTI, Dani Setiawan, fakta di lapangan, distribusi solar subsidi kerap tidak tepat sasaran, dan dampaknya terjadi kelangkaan solar di beberapa wilayah, akhir-akhir ini.

"Nah kuota atau penyerapan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kuota BBM bersubsidi tahun 2021 itu sampai 1,9 juta kilo liter, total nasional yang untuk nelayan. BBM bersubsidi untuk nelayan, solar. Tetapi penyerapannya itu sangat rendah, di bawah 30 persen. Sedangkan di lapangan banyak nelayan tidak bisa mengakses BBM bersubsidi. Jadi saya kira soal pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan mesti diperhatikan ya, dalam hal ini oleh BP Migas dan Pertamina ataupun AKR sebagai distributor. Sehingga betul-betul nelayan kecil tuh bisa membeli BBM bersubsidi," ujar Dani saat dihubungi KBR (28/03/22).

Dani Setiawan berharap kelompok penerima subsidi seperti nelayan kecil dapat memanfaatkan BBM, khususnya solar bersubsidi secara maksimal, dengan memastikan distribusi solar bersubsidi tepat sasaran.

KNTI, lanjut dia, juga meminta pemerintah melibatkan nelayan sebagai salah satu unsur pengawas di lapangan.

"Kalau menurut kami di KNTI, pengawasan terhadap distribusi BBM itu mestinya juga melibatkan stakeholder utamanya yaitu nelayan ya. Kelompok nelayan, organisasi nelayan gitu," katanya.

Baca juga: Pengamat Energi: Pengurangan Kuota Jadi Penyebab Langkanya Solar Bersubsidi

Dani melanjutkan, dari pantauan KNTI, ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN) yang membiarkan solar bersubsidi dinikmati kelompok masyarakat yang seharusnya menggunakan BBM harga normal.

"Masalahnya apakah SPBUN itu hanya didistribusikan kepada nelayan nelayan kecil? Misalnya dalam kasus Aceh. Anggota-anggota KNTI di Aceh itu melaporkan banyak BBM bersubsidi itu dipakai ya untuk alat-alat berat. Itu untuk pembangunan pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Padahal sebenarnya itu kan jatah ya untuk nelayan gitu," ungkapnya.

Dani menambahkan, solar bersubsidi juga tidak diperuntukan bagi semua elemen masyarakat. Pemerintah, kata dia, telah mengatur siapa-siapa saja yang layak menerima subsidi.

Salah satunya nelayan, karena nelayan mengeluarkan biaya besar untuk solar agar dapat mencari nafkah setiap harinya.

"Yang berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi itu ada lima kategori ya. Salah satunya adalah kelompok perikanan. Mereka adalah nelayan lain kecil dengan ukuran kapal 1 sampai 30 gross ton. Menurut Perpres yang lama," pungkas dia.

Sebelumnya, KNTI juga mendesak pemerintah menambah SPBUN di kampung-kampung nelayan di Indonesia, yang saat ini jumlahnya masih sangat sedikit.


Editor: Kurniati Syahdan

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - INDEX

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Mengkritik Klaim Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi

Most Popular / Trending