Bagikan:

Atasi Minyak Goreng Langka, Begini Langkah Terbaru Pemerintah

"Pemerintah akan mensubsidi harga minyak kelapa sawit curah itu sebesar Rp14 ribu per liter."

NASIONAL

Rabu, 16 Mar 2022 08:20 WIB

Author

Muthia Kusuma

pansus minyak goreng

Warga antre membeli minyak goreng di Kantor Bulog, Bandung, Kamis (24/02/22). (Antara)

KBR, Jakarta-  Pemerintah akan menyubsidi minyak goreng curah yang dipatok seharga Rp14 ribu per liter. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, subsidi itu diberikan dengan mempertimbangkan situasi terkini terkait distribusi minyak goreng dan kenaikan harga minyak nabati global. 

Sebelum subsidi diterapkan, pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, namun harga di pasaran melampaui ketentuan itu.

"Maka pemerintah memutuskan, bahwa pemerintah akan mensubsidi harga minyak kelapa sawit curah itu sebesar Rp14 ribu per liter. Subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit-red). Kemudian kedua, terkait harga kemasan lain, ini tentu akan menyesuaikan terhadap nilai daripada keekonomian," ucap Airlangga dalam keterangan persnya, Selasa, (15/3/2022).

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menambahkan, penyesuaian harga sesuai nilai keekonomian itu diharapkan dapat menjadi solusi kelangkaan minyak goreng kemasan sederhana dan premium di pasaran. 

Baca juga:

Politikus Golkar itu menyebut,  kepolisian bakal menjamin ketersediaan minyak goreng. Hal itu diungkap Airlangga usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan lainnya.

Pansus Minyak Goreng

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan tata niaga minyak goreng. Rencana itu disuarakan setelah rapat gabungan antara Komisi IV, VI, dan VII bersama sejumlah menteri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Maret 2022.

Rapat itu membahas beberapa hal antara lain soal pengendalian harga bahan pokok menjelang Ramadan, salah satunya harga minyak goreng.

Namun, dari empat menteri yang seharusnya hadir, hanya menteri pertanian dan menteri ESDM yang hadir, sedangkan menteri perdagangan dan menteri perindustrian mangkir. Karena itu DPR menunda pembahasan agenda tersebut untuk sementara waktu.

Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan minyak goreng. Hal ini disampaikan Gobel dalam pertimbangan kesimpulan rapat gabungan antara DPR dan pemerintah.

"Saya akan menyarankan, akan mempertimbangkan untuk dibawa ke pansus saja. Karena isunya ini isu besar. Dan ini akan dibahas ke antarlintas fraksi nantinya. Karena ini bukannya.  Saya juga dengar, kalau khusus Kementerian Perdagangan, saya dengar katanya kalau di rapat komisi suka ditunda-tunda. Betul enggak tuh? Betul enggak rapat Komisi VI? Ya, suka ditunda juga kan. Jadi memang ketidakseriusan Kementerian Perdagangan ini mesti kita fokuskan," ujar Rahmat dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi IV, VI, dan VII DPR dengan Pemerintah, Selasa  (15/03/22).  

Editor: Rony Sitanggang

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - INDEX

Inhalasi Hidrogen dan Dampak Kesehatannya

Menyoal Kekhawatiran Komersialisasi Pendidikan

Pengesahan RUU PDP dan Perkara Pembatasan Pertalite

KPK Tetapkan Hakim Agung MA Tersangka Suap

Kabar Baru Jam 20

Most Popular / Trending