Jokowi Ancam 'Gigit' Penegak Hukum yang Suka Peras Pejabat dan Pengusaha

""Saya juga tidak akan memberi toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti, dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat," tegas Jokowi."

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengancam bakal "menggigit" penegak hukum yang suka menakut-nakuti pejabat dan pelaku usaha yang sedang berinovasi untuk ekonomi negara. 

"Ancaman" itu disampaikan Jokowi saat membuka Rakornas Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang dihadiri seluruh menteri, 542 kepala daerah, serta Kapolda, Kapolres, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Pangdam, dan Damrem dari seluruh Indonesia.

Jokowi mengklaim sudah mendengar banyak kasus pemerasan yang dilakukan penegak hukum di daerah, baik oleh oknum kepolisian maupun kejaksaan kepada kepala daerah dan investor. Jika pemerasan terus berlanjut, Jokowi berencana memerintahkan Kapolri atau Jaksa Agung untuk mencopot penegak hukum tersebut, atau membisiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut praktik pemerasan itu.

"Saya juga tidak akan memberi toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti, dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat. Saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan yang baik ini. Yang kerjaannya memeras para pelaku usaha, saya dengar banyak sekali, saya inventarisasi. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini, kalau masih ada yang main-main yang "gigit" saya sendiri," kata Jokowi di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Jokowi menilai, semua penegak hukum, baik di Kapolda, Kapolres, Kajati, maupun Kajari, bertugas menegakkan hukum sekaligus mendukung agenda strategis negara. Yaitu, menciptakan banyak lapangan kerja dan meningkatkan ekspor. Sehingga, kata Jokowi, penegak hukum tidak boleh mengganggu kebijakan kepala daerah yang dibuat untuk mengundang investor. Demikian pula pada investor yang berencana membuka usaha di daerah, menurut Jokowi, penegak hukum justru berkewajiban untuk membantu agar semua prosesnya sesuai dengan ketentuan hukum.

Selain pada penegak hukum, Jokowi juga memerintahkan Pangdam, Danrem, dan seluruh jajaran TNI untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, demi stabilitas perekonomian nasional. 

Menurut Jokowi, wibawa TNI itu harus dimanfaatkan untuk mendukung agenda agenda strategis negara, termasuk menciptakan banyak lapangan kerja dan meningkatkan ekspor nasional.

Editor: Fadli Gaper

• Jokowi Menggigit
• Sentul
• Jokowi